Keuangan Publik Islam: Pilar Utama Keadilan Ekonomi
Keuangan publik dalam Islam tidak sekadar tentang mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Lebih dari itu, ia merupakan instrumen yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat secara holistik. Sistem keuangan ini berlandaskan nilai-nilai syariah yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan pengelolaan amanah. Dalam konteks modern, keuangan publik Islam memberikan pendekatan alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi, seperti ketimpangan, kemiskinan, dan eksploitasi.
Keunikan sistem keuangan Islam terletak pada landasan prinsipnya. Salah satu nilai utama adalah keadilan sosial. Dalam Islam, keadilan ini mencakup pemerataan ekonomi dan distribusi kekayaan agar tidak hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu. Selain itu, keadilan dalam sistem ini juga berarti memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam pelaksanaannya, keadilan ini diwujudkan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Prinsip penting lainnya adalah larangan riba. Islam melarang praktik riba karena dianggap menciptakan ketimpangan ekonomi dan mengeksploitasi pihak yang lemah. Dalam pandangan Islam, riba tidak hanya bertentangan dengan etika moral, tetapi juga berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi akibat praktik spekulasi. Sebagai gantinya, sistem keuangan Islam mendorong praktik berbasis kemitraan, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil di antara para pihak yang terlibat.
Sumber pendapatan dalam sistem keuangan publik Islam memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai syariah. Salah satu sumber utamanya adalah zakat, yaitu kewajiban agama bagi individu atau entitas yang memiliki kekayaan di atas nisab (ambang batas tertentu). Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang yang terlilit utang, dan komunitas yang membutuhkan dukungan finansial. Selain itu, zakat juga menjadi wujud solidaritas sosial yang memperkuat hubungan antarmasyarakat.
Di samping zakat, ada sumber pendapatan lain seperti kharaj, yakni pajak atas tanah produktif yang dikenakan kepada pemiliknya. Pajak ini mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan sehingga hasilnya dapat mendukung pembangunan ekonomi. Ada juga jizyah, pajak yang dibayarkan oleh warga non-Muslim kepada pemerintah Islam sebagai imbalan atas perlindungan dan layanan negara. Pendapatan dari sumber ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan sosial.
Pendapatan negara juga dapat berasal dari ghanimah, yaitu hasil rampasan perang, serta fay', pendapatan yang diperoleh tanpa peperangan seperti hasil perjanjian damai atau sumber daya alam yang dikelola negara. Selain itu, wakaf menjadi salah satu sumber yang berpotensi besar dalam mendukung pembangunan. Wakaf, yang merupakan sumbangan sukarela berupa aset yang dialokasikan untuk kepentingan umum, sering digunakan untuk mendanai proyek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pendapatan-pendapatan ini dikelola dengan cara yang sangat memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat. Dalam Islam, prioritas utama pengeluaran negara adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pokok seperti pangan, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas juga menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sistem keuangan publik Islam juga menekankan pentingnya mengentaskan kemiskinan melalui alokasi dana zakat dan wakaf untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dana tersebut digunakan untuk memberikan akses pendidikan, menciptakan peluang usaha, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Di sisi lain, pembiayaan sektor-sektor produktif juga menjadi prioritas untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, keuangan publik Islam tidak hanya menciptakan stabilitas sosial tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sehingga Keunggulan sistem keuangan publik Islam terletak pada kemampuannya menciptakan redistribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan adanya zakat, wakaf, dan instrumen lainnya, kekayaan yang terakumulasi di tangan segelintir individu dapat didistribusikan kembali untuk kepentingan masyarakat luas. Sistem ini juga mengurangi ketimpangan sosial dengan mendorong solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Selain itu, larangan riba membuat sistem ini lebih stabil dibandingkan dengan sistem konvensional yang sering mengalami krisis akibat spekulasi dan ketergantungan pada bunga.
Namun, penerapan keuangan publik Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Banyak orang yang masih menganggap sistem ini tidak relevan atau sulit diterapkan dalam konteks ekonomi global. Selain itu, infrastruktur dan kapasitas institusi yang mengelola zakat dan wakaf sering kali belum memadai untuk mendukung optimalisasi sistem ini.