Hebatnya DPRD DKI. Soal membeli truk sampah saja pakai acara tolak-menolak dengan alasan yang tak masuk. Seperti yang diberitakan kompas.com kemarin, (5/2/2014), DPRD DKI menolak pengadaan 200 truk sampah baru dalam APBD DKI Tahun 2014. Alasannya sederhana dan agak klise, karena pengadaan truk sampah itu, menurut DPRD, pengelolaannya ada ditangan swasta bukan Dinas kebersihan DKI.
Sungguh alasan yang dicari-cari. Semua orang tahu tidak mungkin dinas kebersihan DKI selama ini yang mengelola sampah, mulai menyapu jalan, mengangkut, hingga pengiriman sampah sampai ke TPST Bantar Gebang. Semua pasti melibatkan swasta sebagai pihak ketiga. Yang jadi masalah selama ini, seperti temuan Ahok, karena adanya ketidaksesuaian antara data jumlah pegawai yang khusus mengangkut sampah ini dengan data yang diterima.
Dinas kebersihan DKI menyatakan data pegawai khusus sampah ini berjumlah 3.500 orang. Tapi kenyataannya saat data diminta yang dilaporkan tidak lengkap dan hebatnya hanya 2.900 pegawai yang rekeningnya dilaporkan. Lalu 600 pegawai lainnya kemana? Dari sini muncul kesan Dinas keberihan DKI turut "bermain" dengan pihak ketiga untuk menggelembungkan jumlah pegawai. Seperti yang disinyalir Ahok, seandainya saja gaji 500 pegawai tadi bergaji 2 juta maka negara sudah dirugikan 1 milyar per bulan. Lalu siapa yang diuntungkan dalam pengelolaan sampah di DKI selama ini?
Pemkot DKI sendiri selalu membayar lebih kepada pihak ketiga menyangkut berat sampah yang ditimbun di Bantar Gebang. Jika jumlah pegawai yang ada dilapangan lebih kecil dari data yang disampaikan, otomatisvolume sampah yang ditimbun di Bantar Gebang selama ini tidak sebanyak dari yang dilaporkan. Dari sini saja "aroma korupsi" pengelolaan sampah itu juga mulai terlihat.
Mungkin karena itulah pemkot DKI berniat mengadakan 200 truk sampah baru. Selain untuk mengatasi agar sampah tak terlalu lama menumpuk, tentunya dengan pengadaan truk sampah baru tersebut, nantinya akan ada "perjanjian ulang" antara pemkot DKI dengan pihak ketiga yang mengelola sampah. Sayangnya ada pihak lain yang tak setuju. Takut lahan uang yang mereka kelola selama ini berkurang. Mereka lupa, sampah itu baunya busuk. Sekuat apapun menutupnya pasti tercium juga.
Memang berat juga mengatasi sampah di Jakarta. Apalagi mengatasi "sampah" yang berwujud manusia.
Sumber :
Baca Juga :