Berbeda dengan pendapat Ahok yang berwacana untuk menghilangkan jabatan Camat dan Lurah dari struktur pemerintahan Indonesia, saya sendiri lebih menyukai agar Gubernur dan wagub saja yang dihilangkan. Alasannya sederhana kok. Sekeren apapun jabatan Gubernur dan Wagub namun secara otonomi warga lebih berpihak pada aparatur yang langsung bersentuhan dengan mereka.
Dapat dijelaskan sebagai berikut. Desa atau kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil sudah ditangani oleh Lurah dan Kades. Kota dan Kabupaten dinaungi Walikota dan Bupati secara langsung. Lha gubernur dan wagub menaungi apa? Menaungi kabupaten/kota? Iya, tetapi di era otonom sekarang, Bupati dan Walikota sangat berkuasa atas daerahnya daripada seorang Gubernur. Sekencang apapun teriakan gubernur dan wagubnya kalo Bupati dan Walikota ogah mendengarkan misalnya dengan alasan beda program atau beda partai, otomatis apa yang disampaikan oleh gubernur dan wagub hanya dianggap angin lalu.
Rakyat yang ada dilevel daerah tadi seepertinya lebih tunduk sama atasan langsung masing-masing daripada sama gubernur atau wagub. Nggak usah jauh-jauh. Saya ambil contoh diri saya yang bermukim di kota Pagaralam, Sumsel. Saya lebih suka mentaati intruksi kades daripada intruksi Wagub, lebih taat pada instruksi walikota dari pada Gubernur. Lha wong walikotanya bersentuhan langsung dengan kehidupan saya. Ngapain juga mendengarkan omongan gubernur yang jaraknya 300 km dari tempat saya berdomisi yang tentunya dia sangat sedikit meluangkan waktu untuk memahami kehidupan saya dan masyarakat sekitar. Lagipula Walikota yang terpilih suaranya murni dari warga di kota tersebut, sementara Gubernur suaranya malah gabungan dari daerah-daerah lain. Jadi terpilihnya gubernur nggak murni karena suara saya saja.
Itu pendapat saya. Jika Ahok ingin menghilangkan Camat atau Lurah, sedikit lebih drastis, saya ingin menghilangkan jabatan Gubernur dan Wagub. Kedua jabatan ini seperti pemimpin tanpa wilayah. Sebab, seorang PNS atau warga di sebuah kabupaten atau kota lebih taat sama Bupati dan Walikotanya dari pada Gubernur atau Wagub. Nggak percaya? Kalo percaya lalu apa gunanya jabatan Gubernur dan Wagub?
jadi kalo dipikir-pikir, semua wacana tentang "penghilangan" struktur pemerintahan ini adalah pendapat jahil. Hehehhe....
