Sistem penganggaran yang berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem yang saat ini berkembang pesat dan banyak dipakai oleh banyak negara-negara maju di dunia untuk pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem Line Item Budgeting (Bastian, 2006).
Penerapan sistem anggaran berbasis Kinerja adalah sebuah peluang bagi pemerintah namun, disisi lain dapat menjadi masalah dikarenakan dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja berarti pemerintah daerah dapat menyusun arah, kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan pada daerah tersebut. Akan tetapi pemerintah juga harus memiliki perhatian lebih khususnya dalam penampungan aspirasi masyarakat, skala prioritas yang harus tepat dan fungsi pengawasan yang lebih ketat.
Anggaran pemerintah daerah dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan sebagai anggaran sektor publik yang dimana harus mencakup aspek-aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Dalam penyusunanya anggaran tersebut. mempunyai tiga tujuan utama yang mempunyai keterkaitan anggaran yaitu stabilitas fiscal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, serta pemanfaatan secara efektif dan efisien (Hasan, 2018).
Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 mengenai keseimbangan antara keuangan pemerintah Pusat dan keuangan pemerintah daerah yang telah membuka peluang luas bagi daerah untuk mengembangkan serta membangun daerahnya tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.
anggaran merupakan ekspresi kuantitatif dari perencanaan pengelolaan yang diusulkan untuk periode waktu yang akan datang dan merupakan alat untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana tersebut. anggaran mengartikan adanya unsur keterbatasan. Pada dasarnya anggaran perlu disusun karena keterbatasan sumber daya atau dana yang dimiliki pemerintah. Karena terbatasnya dana tersebut maka diperlukan perencanaan yang sesuai dengan prioritas dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memberikan fokus pada fungsi dan kegiatan suatu unit organisasi, dimana setiap kegiatan yang adatersebut harus dapat diukur kinerjanya. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumber daya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi. Oleh karena itu agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan tolak ukur dan program sebagai standar kinerja.
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja antara lain (Silalahi, 2012:3) :
- Transparansi dan akuntabilitas anggaran
- Disiplin Anggaran
- Keadilan Anggaran.
- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.
- Disusun dengan pendekatan kinerja
Penyempurnaan sistem administrasi merupakan penyiapan pengukuran anggaran berbasis kinerja yang dilakukan secara terus menerus antara lain berupa target kinerja, pengukuran kinerja, analisis standar belanja, standar pelayanan minimal dan standar biaya yang merupakan alat pengukuran implementasi anggaran berbasis kinerja.
1). Perencanaan kinerja
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat pencapaian kinerja yang telah dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah komponen kunci agar tujuan pemerintah lebih terarah dan efektif. Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah dalam mencapai tujuan yang sudah didefenisikan dalam Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja. Yang dimana didalamya termasuk pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.
penilaian kinerja dapat digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut :
- Masukan (input)
- Keluaran (output)
- Hasil (outcome)
- Manfaat (benefit)