Lihat ke Halaman Asli

Rahasia di Balik Kursi Mentri dalam Pemerintahan Koalisi: Memahami Dinamika Negosiasi Politik

Diperbarui: 24 Maret 2024   22:43

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

Dalam pemerintahan koalisi, pembagian kursi menteri merupakan sebuah dinamika politik yang penting. Ahli politik Arend Lijphart memberikan pandangan terkait dinamika pembagian kursi menteri dalam pemerintahan koalisi . Lijphart adalah seorang ilmuwan politik terkenal yang dikenal dengan konsep "konsensus demokratis". Koalisi pemerintahan mendatang belum cukup kuat sehingga Partai Nasdem ditawarkan 2 kursi menteri jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024-2029 . Parpol koalisi 2024 mengutamakan politik gotong royong, namun Jokowi dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam proses negosiasi politik . Partai Demokrat dan Aliansi Indonesia Baru (AIB) bergabung dalam Koalisi Perubahan, namun Ali mengatakan orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat .

Dalam sebuah pemerintahan koalisi, pembagian kursi menteri menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Ahli politik Arend Lijphart memberikan pandangan terkait dinamika politik di dalam koalisi dan memperkenalkan konsep "konsensus demokratis" yang dikenal secara luas. Meskipun demikian, dalam koalisi pemerintahan mendatang, koalisi tersebut belum cukup kuat sehingga Partai Nasdem diberi penawaran berupa dua kursi menteri jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada 2024-2029. Parpol yang tergabung juga menekankan pentingnya dalam politik gotong royong untuk menjaga stabilitas koalisi. Namun, Jokowi mungkin mengalami kesulitan dalam memimpin proses negosiasi politik. Selain itu, Partai Demokrat dan Aliansi Indonesia Baru (AIB) juga bergabung dalam Koalisi Perubahan, namun Ali mengatakan bahwa orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat sehingga diperlukan diskusi dan kesepakatan-negosiasi politik yang cukup kompleks.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline