Korupsi telah menjadi yang masalah serius dan berdampak buruk dalam berbagai bidang. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Indonesia tercatat dalam tahun 2023 mengalami peningkatan kasus korupsi dibandingkan kasus pada tahun-tahun sebelumnya, yakni 791 kasus dengan 1.695 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Maraknya korupsi ini sangat disayangkan, karena akan berakibat buruk bagi pihak-pihak yang dirugikan. Korupsi yang terjadi terus menerus apabila tidak ditindak secara tegas maka akan menghasilkan dampak yan buruk. Tidak sedikit kita mendengar terkait pejabat pemerintahan yang tertangkap karena korupsi, namun beberapa kasus sering kali menghilang begitu saja dari pemberitaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa kasus-kasus tersebut seperti tenggelam, dan siapa yang harus bertanggung jawab?
Selain itu, setiap menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), berbagai spanduk dan baliho berisi janji-janji manis terpampang di sudut-sudut kota. Pemimpin masa depan menjanjikan kesejahteraan, pembangunan, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, pada kenyataannya sering kali tidak seindah yang diharapkan. Banyak pemimpin yang setelah terpilih melupakan janji-janji tersebut, dan beberapa bahkan terseret dalam kasus korupsi.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pengawasan dan akuntabilitas terhadap janji-janji yang telah dibuat oleh pemimpin. Setelah terpilih, banyak pemimpin yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi, dan seringkali melupakan janji-janji yang telah mereka sampaikan kepada rakyat. Di sisi lain, masyarakat juga sering kali kurang aktif dalam mengawasi janji-janji tersebut. Sebagai pemilih, kita seharusnya lebih peduli dan berperan dalam memastikan janji-janji tersebut agar ditepati.
Selain itu, kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum turut memperburuk situasi. Banyak kasus korupsi yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan tegas, tetapi sering kali terhambat dalam proses hukum. Beberapa kasus bahkan tidak sampai ke pengadilan atau dihentikan di tengah jalan. Hal ini membuat para pemimpin yang terlibat dalam korupsi sering kali lolos dari hukuman dan tetap dapat melanjutkan tugas mereka.
Peran media massa juga sangat penting dalam memantau jalannya pemerintahan. Media memiliki kekuatan untuk mengungkapkan ketidaksesuaian dan menjaga agar isu-isu penting, seperti korupsi, tetap mendapat perhatian publik. Namun, dalam beberapa kasus, pemberitaan tentang korupsi bisa terhenti atau tidak mendapatkan cukup perhatian, sehingga masyarakat kembali melupakan masalah ini.
Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk terus mengawal janji-janji para pemimpin dan menuntut mereka untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang mereka ambil. Melalui pengawasan yang aktif, baik oleh masyarakat maupun media, kita dapat memastikan bahwa janji-janji tersebut tidak hanya menjadi kata-kata kosong, dan agar korupsi tidak lagi menjadi penyakit yang menggerogoti negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H