Sejarah seringkali dianggap masyarakat hanya memiliki kegunaan pragmatis dan tidak dianggap bagian dari intelegensi bersama. Penggunaan sejarah dalam pembangunan selalu ditinggalkan dan belum diakui karena masyarakat hanya berpikir bahwa sejarah itu hanya memiliki kegunaan pragmatis bukan praktis.
Di dalam pembangunan terdapat tahapan-tahapan antara lain ada pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Pada tahap perencanaan dan penilaian berguna dalam sejarah sebagai ilmu, Kemudian tahap pelaksanaan dan pengawasan, tergantung kepada sejarawan dalam mengolahnya.
Dikatakan alasan mengapa sejarah berguna di dalam tahap perencanaan dan penilaian karena terdapat tiga cara dalam memahami hal tersebut yaitu sejarah perbandingan, paralelisme sejarah dan evolusi sejarah. Pengertian dari sejarah perbandingan yaitu membandingkan pembangunan di suatu tempat yang satu dengan tempat yang lain.
Bisa diambil contoh yaitu kota yang ada di Indonesia bisa belajar dari kota yang ada di luar negeri untuk mengurangi polusi udara. Paralelisme sejarah digunakan untuk mengetahui masa tertentu dan evolusi sejarah bisa digunakan untuk mengetahui persoalan yang timbul akibat dari pembangunan. Permasalahan yang besar seringkali terjadi di dalam pembangunan apalagi menyangkut hal-hal yang besar. Oleh karena itu orang perlu belajar dari sejarah.
Pembangunan yang besar dan berhasil tentu melewati beberapa tahap atau proses yang sangat panjang. Di dalam tahap tersebut besar atau kecil kemungkinan terjadi adanya beberapa kasus di setiap pembangunan. Sejarawan diharapkan bisa berpikir dengan pendekatan sejarah karena dalam membandingkan antara sejarawan dengan ahli-ahli ilmu lain perbedaannya terletak dalam kemampuan seorang sejarawan untuk membandingkan ke belakang, ke samping dan perspektif evolusi. Mempelajari kasus-kasus dalam pembangunan diharapkan pembangunan harus lebih baik kedepannya.
Berikut merupakan contoh ulasan secara singkat beberapa kasus yang ada di dalam pembangunan :
Pembangunan ekonomi bisa dibandingkan dalam masa pemerintahan setiap periode. Meskipun pelaku dari pembangunan yaitu swasta dan pemerintah tetapi pemerintah memiliki kehendak. Dapat diambil beberapa contoh periode pemerintah dalam proses pembangunan. Pada periode kepemimpinan Soekarno pembangunan ekonomi gagal karena tidak bisa dikendalikan dengan baik. Sedangkan pada masa kepemimpinan Soeharto hal tersebut diupayakan untuk segera diperbaiki dengan cara hutang kepada luar negeri untuk menutup dan melanjutkan pembangunan yang tidak bisa dikendalikan tersebut sehingga bisa diperbaiki menjadi lebih baik kedepannya.
Pembangunan pertanian. Indonesia merupakan negara yang subur akan sektor pertanian dan menjadi penyangga utama dalam kehidupan masyarakat nya. Sehingga bisa disebut sebagai negara agraris. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian sudah banyak dilakukan. Diambil contoh dari masa pemerintahan Soeharto, Indonesia pernah menjadi surplus pangan dengan menjadikan pertanian sebagai faktor utama dalam pembangunan. Akan tetapi di masa sekarang, bangsa Indonesia banyak yang mengabaikan pertanian dan berujung menjadi negara pengimpor pangan terbesar. Bangsa Indonesia kurang belajar dari sejarah dalam melibatkan kebijakan pembangunan, sehingga negara pada saat ini tidak bisa mempertahankan keberhasilannya seperti di masa lampau.
Pembangunan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang utama dalam memajukan bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa memajukan pendidikannya. Indonesia dalam melaksanakan pendidikan sudah ada pada masa kolonial yang dulu dimaksudkan untuk tenaga kerja. Adanya pendidikan dapat menimbulkan kesadaran bangsa untuk terus maju, tumbuh dan juga bisa menjadi sarana mobilitas vertikal seseorang yang menempuh pendidikan tersebut. Realitas pada masa lalu dan masa kini bisa diungkap dengan mempelajari sejarah pendidikan serta kebijakannya.
Pembangunan agama. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman yang disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu nya dalam agama. Indonesia memiliki lima agama antara lain Islam, Hindu, Budha, Katolik dan Protestan. Namun Indonesia bukan negara agama. Oleh karena itu, semua agama-agama yang ada di Indonesia memiliki hak untuk diakui dan mendapatkan perhatian yang sama rata dari pemerintah. Agama mempunyai sejarah penting di Indonesia dimulai pada zaman kerajaan tradisional, zaman kolonial, zaman pendudukan Jepang dan setelah kemerdekaan.