Saipul yakin tidak membuat kaget seantero negeri karena bergelimang harta. Kondisi kocek amblas sebelum menjadi pejabat itu biasa. 'Bokek' ketika belum petinggi wajar.
Isi kocek bisa melimpah ketika karir moncer dan menjadi nomor satu itu juga tidak membuat kita tersentak. Pundi-pundi mungkin datang dari berbagai arah.
Karena jabatan tinggi, seseorang mungkin enak tidur nyenyak. Hidup dijalani tanpa deg-degan. Hidup terasa adem tanpa dirundung masalah.
Nyatanya, Saipul melangkah dengan mantap akibat tidak diuber-uber oleh pihak berwewenang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama kita hidup memang tidak pernah terlepas dari masalah. Saipul ditelesuri pundi-pundinya. Hasil penelusuran harta kekayaan Saipul untuk kelas kepala daerah terbilang tidak membuat orang tercengang.
Bisa dikatakan, kurang apa jika seseorang menjabat sebagai kepala daerah. Tinggal beri "kode" atau bahasa "sinyal" lainnya, pejabat tinggi apalagi nomor satu di pemerintahan dengan enteng maraup keuntungan.
Lantaran posisinya yang kuat, Saipul bisa leluasa memanfaatkan fasilitas negara dan mengumpulkan harta kekayaan. Dia tidak susah untuk menerima "upeti" dan tanda terima kasih. Baik abu-abu maupun terang-terangan dalam genggamannya begitu gampang sebagai nomor satu pemerintahan daerah.
Sejauh itu, Saipul sebagai nomor satu di pemerintahan daerah tidak pernah dilaporkan memiliki harta kekayaan berupa tanah, rumah, dan mobil senilai total puluhan milyar rupiah. Dia tidak disebut telah menerima hadiah dari si anu, si donatur itu. Tidak heran, dia tidak pernah diperiksa karena dapat persekot. Pribadinya sebagai pejabat amat kontras dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Nilai total asetnya sebesar 162 milyar rupiah yang bersumber dari hadiah terlesuri oleh KPK. Terhitung empat bulan sejak dilantik sebagai Menpora di Istana Negara, Jakarta (3/4/2023). Dito merupakan menteri termuda di pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.
Masih "seumur jagung" sebagai Menpora, Dito sudah mendulang aset bernilai fantastis. Aset itu ketahuan belangnya siapa pemiliknya lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Aset pejabat mulai terendus dari yang kasat mata. Mobil dan rumah misalnya.
Kita tinggalkan Menpora. Jika ditanya soal kendaraan dan aset lainnya tentu ada yang dimiliki oleh Saipul. Saya kira, soal 'termiskin' dilabelkan pada Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga berdasarkan "ukuran" harta kekayaan yang dimiliki oleh seluruh kepala daerah se Provinsi Gorongtalo. 'Termiskin' dari yang 'terkaya'. Begitu mungkin ungkapan sederhananya.
Ukuran 'termiskin' bagi kepala daerah berbanding terbalik dengan ukuran kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS). Kita sudah tahu, bahwa ada 14 kriteria miskin menurut BPS.
Pas kriteria dari lembaga penyedia data nasional tersebut ada diurutan keempat belas. "Tidak memiliki tabungan/barang yang dapat dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya," begitu bunyi kriteria miskin yang keempat belas.