Pada kesempatan kali ini saya menulis artikel tentang Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik.
Sudah tidak asing lagi kita dengan kata etika. Apa itu Etika?
Etika merupakan ilmu yang mempelajari nilai atau kualitas yang mengenai standar dan penilaian moral. Etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengedepankan kejujuran, amanah, integritas tinggi, rasa malu, disiplin, keteladanan dan tanggung jawab. Berbicara mengenai etika dalam berpolitik masih banyak kalangan elit politik yang cenderung melalaikan etika kewarganegaraanya yang mengedepankan emosi, ketidakjujuran, tidak profesional, bahkan mengutamakan kepentingan kelompok diatas kepentingan bangsa.
Etika politik harus berpedoman pada politik yang santun, cerdas, tidak manipulatif tidak ada kebohongan publik dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan kelompok / golongan. Politik bukan semata-mata perkara yang pragmatis sifanya, yang hanya memyangkut suatu tujuan dan mencapai tujuan tersebut yang dapat di tangani dengan rasionalitas.
Lebih tepatnya politik itu etika yang menuntun agar suatu tujuan yang dipilih dapat di benarkan menggunakan akal sehat.
Lalu apakah politik kejujuran dan kejujuran dalam politik sungguh bisa menjadi nyata?
Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita memiliki proses politik yang sehat dan penuh kejujuran. Nyatanya kejujuran menjadi mitos politik yang dianggap terlalu usang ketika di genggam oleh elite politik. Kejujuran nyaris selalu hilang dalam setiap pagelaran demokrasi seperti pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Semua yang berawal dari ketidakjujuran akan terus berlanjut hingga kerja nyata menggurus rakyat akan selalu terhambat dan terbengkalai.
Kejujuran bukan hanya keutamaan moral yang berhenti setelah seseorang berhasil mencapainya. Kejujuran akan selalu menuntut usaha terus menerus sepanjang waktu. Dalam berpolitik kejujuran merupakan sebuah keberanian. Keberanian yang dilandasi kesadaran.
Dalam proses berpolitik yang tidak sehat tidak hanya akan merusak proses demokrasi yang sedang berjalan tetapi dapat merusak tatanan dan sistem politik yang seharusnya dijunjung tinggi dan dipatuhi bersama. Artinya secara tidak langsung bangsa ini masih memperlihatkan permainan permainan yang tidak sehat dan melahirkan para pejabat politik yang bermental tidak sehat.
Sehingga tujuan politiknya pun tidak sehat dan hanya sebatas menguntungkan diri sendiri. Kita bisa melihat dan merasakan bahwa kejujuran sepertinya berlahan-lahan meninggalkan bangsa ini. Seharusnya seorang pejabat politik tidak hanya bersifat jujur, namun harus memiliki rasa tanggung jawab penuh. Seorang pejabat politik tidak hanya pintar bersilat lidah namun harus mampu mempertanggung jawabkan omongan dan segala tindakan.
Contoh kasus etika yang menyimpang pada pejabat adalah budaya korupsi. Kasus ini adalah kasus korupsi yang terjadi tahun 2017 tentang korupsi E-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto.