Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang melibatkan Bupati Cianjur IRM dan sejumlah pejabat lainnya, Rabu (12/12), Kabupaten Cianjur menjadi sorotan media nasional. Kasus OTT kepala daerah yang berulang kali terjadi, sepertinya tidak ada efek jera bagi sejumlah pejabat, untuk tidak melakukan praktik tindak pidana korupsi.
Sorotan media kembali tertuju, setelah peristiwa 12/12 tersebut sebagian masyarakat Cianjur seolah berpesta pora, riang gembira, syukuran, bersama-sama makan nasi liwet 1000 kastrol dialun-alun Cianjur (Jumat, 14/12). Itulah kejadian terbaru di Cianjur pekan ini, yang secara tiba-tiba menjadi sorotan awak media. Cianjur sohor karena kasus korupsi.
Lepas dari itu semua, ditahun kedua pasca IRM di lantik menjadi Bupati, saya merasakan geliat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur. Barangkali kebanyakan maysarakat Cianjur jika jujur, mau mengakui dan juga merasakannya.
Tetapi patut disayangkan, ditengah geliat tersebut ternyata ada sejumlah pejabat yang coba memainkan kekuasaannya untuk memperkaya diri, dan ternyata melibatkan Bupati. Terlebih yang dicomot adalah biaya pendidikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan sarana pendidikan, dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kabupaten Cianjur.
Bagi saya selaku masyarakat Cianjur pakidulan (Cianjur Selatan), dengan kejadian ini, merasa kecewa. Cianjur Selatan yang dari dulu kurang diperhatikan dan sekarang berangsur membaik, tetapi seolah musnah harapan kami dengan praktik korupsi sejumlah pejabat. Isu pemekaran Cianjur Selatan bisa jadi akan kembali mencuat, bahkan menjadi salah satu pilihan untuk mengobati rasa kekecewaan masyarakat Cianjur pakidulan.
Kejadian ini merupakan momentum tepat, untuk kembali menyuarakan pemekaran Cianjur Selatan (tentu bukan berarti memancing ikan di air keruh). Sudah saatnya Cianjur Selatan dimekarkan menjadi kabupaten baru, mengingat (menurut sejumlah informasi) semua syarat pemekaran sudah siap.
Sebetulnya isu pemekaran Cianjur Selatan, bukan cerita baru tetapi hampir puluhan tahun, sejumlah aktivis dan tokoh yang tergabung dalam PMCK (Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul), sangat "getol" menyuarakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Cianjur Selatan. Beberapa kali, pemekaran Cianjur Selatan hampir menemui titik terang, bahkan tinggal ketuk palu, tetapi lagi-lagi tidak jadi, entah karena alasan politis atau yang lainnya.
Sepertinya, untuk kesekian kalinya masyarakat Cianjur Selatan kehilangan momentum, sehingga pemekaran tidak kunjung realisasi. Ketika momen pilkada datang, isu pemekaran Cianjur Selatan mencuat, entah dimainkan sebagian calon atau apa, tetapi isu ini menjadi daya tawar bagi calon kepala daerah untuk meraup suara. Termasuk ketika pemilihan Bupati dan pemilihan Gubernur Jabar baru-baru ini.
Setelah Kang Emil didaulat menjadi Gubernur Jabar, titik terang DOB Pemekaran Cianjur Selatan kembali mencuat. Pernyataan Kang Emil di beberapa media seolah mengisyaratkan pemekaran disejumlah daerah di Jawa Barat termasuk Cianjur Selatan segera terwujud.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan rencana pemekaran daerah di Jawa Barat harus menjadi agenda politik bertepatan memasuki pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ridwan Kamil mempunyai janji politik untuk memekarkan Jawa Barat saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Daerah yang menjadi sorotan untuk pemekaran yaitu Bandung Timur, Bogor Selatan, Bogor Timur, Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan, Garut Selatan, Tasikmalaya, dan Cirebon.
"Pemekaran harus menjadi agenda politik. Kita harus sampaikan kepada siapa pun Presidennya. Jabar harus punya pressure politik. Jangan hanya pasrah," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/9/2018).