KONI dan KOI Sumber Dualisme Olahraga Balap Sepeda
Diperbarui: 16 Oktober 2015 11:23
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Olahraga. Sumber ilustrasi: FREEPIK
Dualisme yang terjadi di olahraga Indonesia, hingga kini belum juga mampu diselesaikan. Bahkan kasus tersebut terus meruncing. Akibatnya banyak kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dianggap tidak berhak. Kasus ini terjadi di Pra PON balap sepeda.
PB ISSI yang dipimpin Edmound TJ Simorangkir, tidak ditunjuk untuk menggelar pertandingan Pra PON. Sebaliknya beberapa pengda yang dibentuk dan mendukung Ketua Umum PB ISSI tandingan, Raja Sapta Oktohari, yang diakui oleh KONI, justru ditunjuk untuk menggelar Pra PON.
Menengok ke belakang, PB ISSI pimpinan Edmound Simorangkir telah dibekukan KONI Pusat sejak Desember 2014. Pada Maret 2015, KONI memprakarsai munaslub dengan agenda pemilihan ketua umum.
Saat itu, Raja Sapta Oktohari terpilih sebagai ketua umum mengalahkan Dody Iswandi dan Engkos Sadrah. Meski sudah dibekukan dan ada ketua umum baru, namun kubu Edmound mengklaim sebagai pimpinan ISSI yang resmi.
Dalam Munaslub tersebut, pihak Edmound menyatakan musyawarah luar biasa itu hanya diikuti oleh pengurus daerah (pengda) ISSI yang tidak sah karena sudah dibekukan atau diganti pengurusnya oleh PS ISSI.
Edmound hingga kini tetap mengklaim sebagai pihak yang sah untuk memimpin balap sepeda di Indonesia. Alasannya, mereka masih diakui Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Federasi Balap Sepeda Internasional (UCI). Beberapa bulan lalu mereka mengajukan gugatan ke BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Indonesia), atas putusan KONI mengakui PB ISSI Raja Sapta Oktohari . Namun dinyatakan gugatannya ditolak oleh badan arbitrase bentukan KONI tersebut.
Kubu Raja Sapta hingga kini juga hanya diakui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang lingkup kejuaraan hanya tingkat nasional.
Dua ketua umum yakni Edmound Simorangkir dan PB ISSI hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Raja Sapta Oktohari sama-sama masih mengklaim sebagai pengusus besar cabang balap sepeda. Carut marut ini tak terselesaikan sebagai akibat tata kelola olahraga di Indonesia yang tidak benar.
Namun sayang, Menpora Imam Nahrowi tak mampu menyelesaikannya dengan baik. Bahkan terus berlarut-larut hingga menimbulkan konflik. Akibatnya, pembinaan atlet balap sepeda tidak fokus. Pada SEA Games 2015 lalu balap sepeda hanya mendapatkan satu medali emas yang dianggap sebagai penurunan jika disbanding SEA Games sebelumnya 2013.
