Pesan untuk Prabowo-Hatta: Hati-Hati Menggugat Demokrasi Noken di Papua

Kebetulan penulis pernah bertugas selama 32 tahun di Papua dan kurang lebih 8 tahun bertugas di wilayah2 Pegunungan tengah Papua sehingga sedikit mengerti kondisi sosialnya.Umumnya bersifat individualistis yang kolektif.Hal ini tercermin dari perkampungan yang bertabur dan  sedikit sekali penghuninya. Oleh sebab itu peran figur yang dituakan ataupun pimpinan kelompok kampung sangat dominan.Sampai sekarang dalam hal pemilihan Bupati,Sistem Demokrasi Noken(tidak ada dalam literatur) masih berjalan khususnya di wilayah Kabupaten yang berada dipegunungan tengah Papua.Oleh sebab itu rencana gugatan Tim Prabowo-Hatta menggugat dugaan kecurangan pada 14 kabupaten di Papua sebaiknya diurungkan atau tidak perlu ngotot.Mahkamah konstitusi selama ini dalam penanganan perselisihan suara Pilkada selalu mengakomodir proses demokrasi yang ada di masyarakat pegunungan tengah yang banyak kabupatennya.Jangan mengusik kebiasaan itu sebab akan berdampak luas secara politis apalagi sampai dilakukan PSU  dengan tuntutan one man one vote kendatipun terbatas.Secara historis Penentuan Pendapat Rakyat(PEPERA) tahun l969 yang diawasi PBB menggunakan model diatas,disamping faktor sosial budaya juga faktor kondisi geografis yang sulit.Sistimnya adalah untuk setiap jumlah tertentu diwakili satu orang,katakanlah seribu orang diwakili satu orang,Tentu yang mewakili adalah tokoh kampung atau daerah tersebut.Ketika gugatan ini tidak dikritisi maka akan muncul dan berdampak luas yang bisa dikaitkan dengan pelaksanaan Pepera.Saya percaya bahwa MK akan menolak gugatan tersebut sepanjang gugatan menyangkut Demokrasi noken.Oleh sebab itu Tim Hukum Prabowo bijaksanalah,dan mengabdi kepada negara tercinta ini tidak harus jadi Presiden.Mengajak dan melakukan menanam sebatang pisang bagi daerah yang tidak ada pohon pisang padahal tanahnya tidak menolak tumbuh pohon pisang adalah juga bentuk pengabdian. Horas for Indonesia!