Matahari sebentar lagi beranjak meninggalkan kawasan perbatasan antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, di Provinsi Kalimantan Timur.
Sinarnya masih berusaha menyelinap di sela-sela pepohonan tinggi lebatnya hutan tropis. Lima truk sarat muatan, berbaris memanjang di tepi jalan aspal yang sudah mulai terkoyak. Tak ada satu pun roda truk yang melewati garis tepi jalan. Semua parkir di bahu jalan.
"Sebentar lagi gelap, jangan sampai ada motor atau mobil yang nabrak truk kami yang sedang parkir. Kalau sampai terjadi, tetap kami yang disalahkan, karena parkir melewati garis tepi," sebut sang sopir, sebut saja namanya Andre.
Obrolan senja itu terus mengalir dengan sopir truk 6 roda ini. Saya penasaran, karena sopir ini sangat fasih aturan berlalu lintas. "Saya ujian beneran mas. Harus tahu betul semua aturan, biar dapat SIM B2 umum," ujar pria berusia 45 tahun ini.
Tapi, tetap ada yang menggelitik. Kalau tahu aturan, kenapa muatannya melebihi kapasitas bak truk yang dia bawa? Andre nyengir. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan saya. Bukankah muatan berlebih itu menyalahi aturan? Terus kalau kena razia bagaimana?
"Nah, makanya saya istirahat dulu di sini. Supaya tidak kena razia. Tunggu agak tengah malam baru lewat. Kalau kena razia ya ngga papa, tinggal kasih salam tempel," ucapnya malu-malu.
Dengan gamblang, pria lulusan STM bangunan ini pun menceritakan kenapa truknya melebihi kapasitas muatan.
Dulu, ketika jalan trans Kalimantan masih rusak parah, justru penghasilannya cukup tinggi. Dengan dalih kondisi jalan yang rusak, para sopir truk bisa mematok ongkos yang tinggi untuk sekali angkut ke wilayah utara Kaltim.
Saat jalan rusak, sopir bisa berhari-hari di jalan sehingga perlu operasional lebih besar.
Tapi, setelah kondisi jalan mulai membaik, mau tidak mau pengusaha yang akhirnya pegang kendali. Tarif angkut barang bisa ditekan. Jika barang telat diantar, pengusaha bisa beralih ke truk lain.