Langkah untuk terus memperbaiki kota Jakarta yang sudah terlanjur amburadul tanpa rencana dan serba semrawut oleh Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok banyak diapresiasi oleh warga masyarakat. lihat saja pembangunan normalisasi Waduk Pluit , Ria Rio dan waduk-waduk lain. Bila anda perhatikan sepanjang jalur busway, anda dapat menikmati hijaunya dedaunan dari pohon-pohon yang telah ditanam. Mulai terwujudnya kampung deret di Johar Baru, Cilincing dan lain-lain menunjukkan kesungguhan pemimpin daerah ini untuk benar-benar bekerja melayani rakyat, selain itu munculnya Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar yang membuat masyaratkat memiliki harapan untuk hidup lebih baik melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik pun dijalankan di jaringan birokrasi yang bersentuhan langsung dengan rakyat, sehingga jangan heran bila anda ke kelurahan atau kecamatan akan serasa di perusahaan swasta yang mampu melayani dengan ramah dan cepat. Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan tender maka dilakukan pembelian dengan sistem e-katalog.
Namun langkah-langkah perbaikan yang terus dilakukan oleh Jokowi - Ahok ini menimbulkan kebencian yang akut oleh para anggota Dewan (DPRD) Jakarta. Betapa tidak, berbagai upaya mereka lakukan agar program-program Jakarta Baru tidak berhasill. lihat saja beberapa kasus:
1. Molornya pengesahan APBD 2014. Tujuan dari ditunda-tundanya pengesahan APBD ini adalah supaya Gubernur dan Wagub mendapat teguran dari Mendagri sehingga mereka berupaya lebih untuk melobi DPRD. Namun keinginan ini pupus karena Jokowi-Ahok tidak mau melobi lagi karena sudah memahami maksud mereka. Dengan berat hati APBD pun di ketok palu.
2. Ditolaknya pengadaan bus sedang dan bus besar untuk Kopaja dan TransJakarta. Langkah ini jelas sebagai upaya menggagalkan program mengurangi kemacetan di Jakarta dengan tidak lagi menggunakan mobil pribadi diganti dengan angkutan umum. Untuk bisa mencapai target 5 menit sekali bus TransJakarta selalu ada, mau tidak mau jumlah armadanya perlu ditambah. Namun bila penambahan ini ditolak, sulit untuk mewujudkan tercukupinya kebutuhan layanan transportasi masal yang cepat dan nyaman.
3. Ditolaknya pengadaan truk sampah untuk menggantikan armada yang ada sekarang. Kita tahu armada truk sampah yang ada saat ini sudah berumur lebih dari 10 tahun. Bila tidak ada peremajaan, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk maintain truk-truk yang sudah tua tersebut. Belum lagi tidak optimalnya truk yang mengangkut sampah tersebut karena baknya sudah pada rusak yang mengakibatkan sampah berhamburan di jalan-jalan yang dilalui. Pikirkan! Belum lagi potensi korupsi dari proyek pembuangan sampah ini.
4. Munculnya dana hibah yang naik fantastis sebesar 5 triliun rupiah. Hati-hati, saat ini menjelang Pemilu, sangat mungkin dana itu akan digunakan untuk menyogok rakyat agar mamilih anggota DPRD ini. Rayat perlu mengawasi!
5. Penolakan e-budgeting dan e-katalog untuk penyusunan anggaran dan pembelian barang. menurut mereka, serahkan saja mekanisme kontrolnya pada BPK. memang betul kontrol itu dilakukan oleh BPK namun apabila sejak awal pemerintah daerah memiliki kemauan untuk menghilangkan ruang untuk korupsi, mengapa tidak!
Masih banyak hal lain yang menunjukkan bagaimana upaya Jokowi Ahok mewujudkan Jakarta Baru tidak mulus dan banyak hadangan justru dari mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat (rakyat siapa?) . Terserah rakyat Jakarta apakah masih mau memilih wakil-wakil rakyat yang seperti ini atau....... gerakan apa yang seharusnya dilakukan rakyat Jakarta agar tidak salah memilih wakilnya?
Kalo saya percaya Jakarta Baru akan terwujud dengan tidak memilih wakil rakyat yang selama ini mewakili entah siapa dan tidak jelas.
Salam Sukses untuk tidak memilih wakil rakyat abal-abal