Lihat ke Halaman Asli

Encep Nurdin S.Pd

Guru Biologi di SMAN 1 PARONGPONG

Opini Publik Mengenai Kekurangan pada Kurikulum Merdeka

Diperbarui: 7 Maret 2023   07:19

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sidang Projek Merupakan Salah Satu Penerapan Kurikulum Merdeka di SMAN 1 PARONGPONG Sumber Foto: Dokpri

Assalamulaikum Wr. Wb apa kabar teman-teman hebat ku hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Alloh SWT Tuhan YME.

Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas seputar kurikulum merdeka, kurikulum terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjang pembelajaran bagi para peserta didiknya.

 

Meskipun masih tahapan uji coba namun kurikulum merdeka ini menuai berbagai tanggapan dari praktisi pendidikan bahkan masyarakat luas yang ada di Indonesia, bagaimanapun juga tidak ada yang sempurna karena kurikulum merdeka ini buatan manusia. Kerap terjadi pro dan kontra serta beda pendapat terutama di kalangan guru, ada yang setuju dan tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan penerapan kurikulum baru ini. Saya memberikan judul yaitu "Opini publik mengenai Kekurangan pada kurikulum merdeka"

Kurikulum Merdeka adalah salah satu program pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan lebih banyak kebebasan pada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum mereka sendiri.

Namun, beberapa kritikus telah mengemukakan beberapa kesalahan pada program ini, seperti:

1. Tidak terstruktur: Kurikulum Merdeka cenderung tidak terstruktur dan memberikan terlalu banyak kebebasan bagi guru dan sekolah, sehingga menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam menyusun kurikulum.

2. Tidak merata: Ada kekhawatiran bahwa kurikulum Merdeka akan mengakibatkan kurikulum yang berbeda-beda di setiap sekolah, yang dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan antara sekolah-sekolah.

3. Kurangnya pendampingan: Guru dan sekolah mungkin memerlukan lebih banyak bimbingan dan dukungan dalam merancang kurikulum mereka sendiri.

4. Tidak memperbaiki masalah mendasar dalam sistem pendidikan: Program ini tidak menangani masalah-masalah fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia seperti kurangnya dana untuk pendidikan dan kualitas guru yang rendah.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline