Memang mengherankan apa yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Ia mengambil tindakan dan keputusan yang bertolak belakang dengan Susu Pudjiastuti, Menteri terdahulu.
Di saat Erick Thohir berusaha membenahi manajemen BUMN yang porak poranda, Edhy Prabowo justru melakukan hal yang sebaliknya. Edhy Prabowo membuat berantakan kebijakan Susi yang sudah mapan dan memberikan bukti.
Namun sebenarnya perilaku kontradiktif Edhy Prabowo menggambarkan bahwa ia adalah representasi dari Orde Baru. Menteri yang satu ini merupakan bentukan Orde Baru sehingga pola pikirnya masih seperti katak dalam tempurung.
Pada masa Orde Baru, ekspor kayu gelondongan begitu booming. Karena itulah HPH menjadi barang rayahan para pejabat, yang kemudian menjadi akar dari jiwa korupsi yang masih bercokol hingga sekarang.
Ekspor tinggi kayu gelondongan mendatangkan keuntungan bagi para pemegang HPH, yang jumlahnya hanya berapa persen. Uang mengalir deras ke kantong mereka, dan bukan untuk rakyat atau negara.
Akibatnya ada dua, perusakan hutan secara besar-besaran. Hutan menjadi gundul, terutama wilayah Sumatera dan Kalimantan. Inilah penyebab munculnya bencana alam yang terus menerus terjadi dan semakin besar hingga kini.
Kedua, kayu gelondongan itu dijual dengan harga murah. Tetapi sayangnya kita membeli kembali ketika sudah menjadi produk turunan. Bisa diduga, negara menjadi defisit. Rugi dan tekor, sementara yang mendapat keuntungan hanya oknum pejabat dan pengusaha.
Begitu pula jika kita mengekspor benur (benih) lobster. Hasil dari yang kita jual tidak akan ada artinya jika kemudian membeli lobster dengan harga berlipat. Kita bakal rugi dan tekor.
Maka dari mana logika Edhy Prabowo? Apakah ia mewakili pengusaha yang segelintir orang saja, demi fee yang bisa dikantongi? Kalau ia memikirkan bangsa dan negara tentu tidak akan sembarangan mengubah kebijakan Susi.
Harus diingat, Susi bukan jago teori tapi juga sangat berpengalaman dalam hal ini. Ia adalah pengusaha perikanan selama puluhan tahun.
Dari data yang diberikan Susi Pudjiastuti melalui Twitter, semenjak ia mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) no. 56 tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan Atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Indonesia, ekspor Lobster meningkat pesat.