Dalam periode lima tahun pemerintahan presiden Jokowi, kita harus mengakui bahwa terjadi banyak kemajuan di bidang infrastruktur. Selain itu, ini juga merupakan era kebangkitan unicorn yang dimotori oleh generasi muda.
Namun tugas Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan tidak hanya itu. Ada beberapa hal yang juga patut dicermati, misalnya masalah hukum.
Jokowi mengklaim bahwa ia melakukan pemberantasan korupsi. Terbukti banyak pejabat yang terciduk oleh KPK.
Tapi ternyata semua itu belum memuaskan. Setidaknya masih ada beberapa hal yang menjadi ganjalan.
Beberapa persoalan masih membuat saya gusar. Entah bagaimana dengan anggota masyarakat yang lain.
Bukan berarti saya membenci Jokowi. Seharusnya ia bisa berbuat maksimal jika tidak digandoli kelompok tertentu.
Pertama adalah masalah korupsi e-KTP yang sampai sekarang belum dituntaskan. Orang orang yang masuk kandang KPK belum sang biang kerok.
Walaupun sudah ada Setya Novanto berada di balik jeruji, ini belum cukup. Karena korupsi e-KTP adalah korupsi berjamaah yang dilakukan banyak orang.
Dalam daftar orang-orang yang terduga terlibat e-KTP, baru beberapa orang saja yang dijebloskan ke dalam tahanan. Sedangkan sebagian besar masih menghirup udara bebas.
Sebagai contoh, nama Menkumham Yasona Laoly yang ada dalam daftar, sampai sekarang tidak tersentuh oleh KPK. Begitu pula Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.
Menjadi pertanyaan bagi saya, apakah mereka telah menjadi kebal hukum? Atau karena mereka berasal dari partai pendukung terbesar sehingga Jokowi tidak berani mengusik mereka.