Kita cukup lega dengan adanya negara-negara lain yang menyatakan keprihatinannya terhadap bencana alam yang melanda Indonesia. Mereka berjanji memberikan bantuan secepat mungkin baik dalam bentuk dana, sandang, pangan maupun peralatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Negara-negara yang sudah berkomitmen antara lain; Inggris akan memberikan bantuan senilai 2 juta Poundsterling atau setara dengan 35,1 Milyar Rupiah. Inggris juga mengirimkan kapal pengangkut Hans Albion dan Aragyll karena mengetahui betapa sulitnya akses darat dan udara.
Kemudian Uni Eropa menyiapkan bantuan sebesar 1.5 juta Euro atau sama dengan 26 Milyar Rupiah. Uni Eropa lebih menekankan pada bantuan pangan karena melihat masyarakat Palu dan Donggala yang kelaparan. Hal ini dikatakan Komisioner Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Krisis UE, Christos Stylianedes.
Korea Selatan juga tidak ketinggalan, menggelontorkan bantuan senilai 1 juta Dolar AS atau setara dengan 15 Milyar Rupiah. Sedangkan Australi berjanji memberikan dana sebesar 500 000 Dolar Australia atau sama dengan 5.4 Milyar Rupiah. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat juga berniat mengirimkan bala bantuan.
Negara tetangga Indonesia juga bersiap membantu. Misalnya Malaysia, yang akan menyumbang sekitar 500 000 Ringgit atau senilai dengan 1.8 Milyar Rupiah. Begitu pula Thailand dan Singapura. Negara-negara lainnya adalah Jepang, India, Cina, Selandia Baru, Arab Saudi, Qatar, Hungaria, Norwegia, Ceko, Swiss dan Perancis.
Kemungkinan besar negara-negara yang akan membantu semakin bertambah, itu berarti kita bisa berharap pemulihan wilayah Donggala dan Palu segera terlaksana. Apalagi negara-negara maju mempunyai peralatan modern yang dapat bekerja lebih cepat.
Namun ada yang harus kita waspadai, yaitu celah untuk melakukan korupsi. Negeri ini adalah negeri koruptor. Jumlah bantuan yang begitu besar tentu akan membuat mata koruptor terbelalak dan 'ngiler'. Mereka akan berusaha dengan segala cara untuk mengakali sebagian bantuan tersebut.
Kita bukannya bermaksud su'udzon terhadap pejabat. Tetapi fakta membuktikan bahwa korupsi terjadi pada penyaluran dana bantuan untuk Lombok waktu itu. Meski pejabat terkait sudah ditangkap. Hal itu tak menjamin bahwa koruptor tidak mengincar dana bantuan luar negeri yang sangat besar.
Koruptor pasti gelap mata, kehilangan nalar, tidak berpikir soal aman tidaknya. Bagi mereka yang penting bisa mendapatkan kekayaan yang tak terduga, yang tiba-tiba lewat di depan mata. Mereka tidak pernah memikirkan nasib rakyat yang menderita akibat bencana alam.
Karena itu saya berharap bahwa ada pengawasan yang sangat ketat terhadap penyaluran bantuan dari luar negeri ini. Mungkin melalui tim khusus KPK ataukah ada komisi independen yang dibentuk secara selektif. Tim ini harus bekerja secara transparan dan melaporkan hasilnya secara berkala.
Sebab, jika ada kebocoran sehingga dana bantuan bisa dikorupsi, kita akan menanggung beberapa akibat, sbb: