Tadi pagi saya membaca sebuah running text berita di salah satu TV Swasta Nasional yang menyebutkan bahwa Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk sebuah paguyuban untuk mengumpulkan mantan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Paguyuban ini bertujuan untuk mendekatkan hubungan dan merekatkan persahabatan melalui jalinan komunikasi antara para mantan anggota KIB.
***
Paguyuban ini diperkenalkan dan di-launching untuk pertama kalinya ketika SBY mengadakan jamuan buka puasa bersama dan reuni antara sesama mantan anggota KIB (Senin, 13/6/16). Pada kesempatan tersebut SBY menjelaskan pula tujuan pembentukan paguyuban tersebut. Menurut SBY, bahwa, "Paguyuban ini adalah wadah untuk melanggengkan persahabatan dan persaudaraan dan tidak dirancang untuk tujuan politik”. Lebih jauh SBY menegaskan bahwa, "Paguyuban ini bersifat inklusif, tidak eksklusif." (sumber).
Paguyuban itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya (sumber).
Menilik pada pengertian berdasarkan KBBI di atas, maka pembentukan paguyuban ini menjadi sesuatu yang positif dan tidak perlu dipersepsikan atau ditafsirkan secara keliru. Seperti sudah ditegaskan bahwa paguyuban ini bersifat kekeluargaan, maka 'produk' yang dihasilkan dari proses kerja anggota paguyuban diharapkan bernilai manfaat untuk semua. Kerja-kerja intektual dan praksis yang diolah dan dihasilkan melalui dapur paguyuban diharapkan berimplikasi positif bagi perkembangan perjalanan kebangsaan Indonesia ke depan.
***
Bahwa paguyuban KIB ini lahir tidak atas tendensi dan motif politik, apalagi motif ekonomi tertentu. Tapi sebagai sebuah wadah berekpresi bagi mantan-mantan pejabat, apalagi mantan anggota kabinet (menteri dan presiden) setelah tidak lagi berada di tampuk kekuasaan, untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan kebesaran negeri. Kita berprasangka baik (husnudzon) bahwa dengan terlibat secara akitif dalam paguyuban ini, para mantan diberi ruang untuk dapat dengan leluasa berekspresi secara kreatif. Dengan begitu, kevakuman setelah berkuasa tidak membuat mereka terjebak dan mengalami sindrom setelah berkuasa (post power syndrome).
Kita perlu menghindari pemikiran stigmatis bahwa para mantan penguasa negeri 'berulah' hari ini dengan membentuk ini itu, bukan karena khawatir kehilangan 'panggung'. Tapi apa yang kita lihat hari ini dari 'para mantan' ini karena kecintaan mereka yang begitu besar terhadap kebesaran dan keberlangsungan negeri ini.
Mereka tidak ingin semua yang telah dilakukan sejak dari para founding father sampai pada era kepemimpinan mereka menjadi sia-sia. Kesia-siaan bukan karena nilai dari usaha yang telah mereka lakukan, tapi hal itu terjadi karena rezim pengganti (suksesor) kurang memberikan penghargaan yang sepantasnya. Karena itu menjadi wajar bila 'para mantan' merasa resah dan gelisah, menurut kacamata mereka, melihat kecenderungan arah pengelolaan manajemen pemerintahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, ideologi, dan konstitusi negeri. Kemudian atas latar tersebut mereka merasa terpanggil turun gunung untuk memberikan saran dan masukan.
Saran dan juga mungkin kritik, tidak semata atas landasan niat membalas dendam, tapi semata-mata karena ketulusan hati mereka yang tidak ingin menyaksikan sebuah kesalahan kecil dapat merusak seluruh tatanan yang sudah rintis dan ditata sejak awal. Maka sudah seharusnya rezim sekarang menyambut 'niat baik' kehadiran paguyuban ini sebagai sebuah elemen bangsa untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun kebesaran negeri. Negeri Indonesia, yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo.
***