Badrodin Haiti Menatap Tri Barata 1

Oleh : eN-Te

[caption id="attachment_377184" align="aligncenter" width="620" caption="Sumber : beritasatu.com"][/caption]

Mulai hari ini, Selasa (07/04/2015) Komjen (Pol) Badrodin Haiti (BH) sudah merasa lebih tenang menatap hari-hari ke depan sebelum ia memasuki masa purnabhakti di dinas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Lebih kurang satu atau dua tahun ke depan, sebelum pensiun, hampir pasti BH akan menjadi nakhoda utama di Markas Besar (Mabes) POLRI. Kemarin Presiden Joko Widodo telah memberikan penjelasan terhadap alasan pembatalan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) dan pengajuan nama BH sebagai calon tunggal Kepala POLRI (Kapolri) di hadapan pimpinan DPR RI. Secara umum disampaikan bahwa ada dua alasan utama sehingga Presiden membatalkan pelantikan BG dan menunjuk BH sebagai calon Kapolri. Dua alasan itu, yakni alasan sosiologis dan alasan yuridis (link terkait).

Seperti sudah diduga sebelumnya Dewan pun dapat memahami dan menerima penjelasan Presiden. Sebenarnya alasan tersebut tidak perlu lagi dijelaskan dan disampaikan kepada Dewan yang terhormat, tapi karena demi menjaga marwah kedua lembaga negara, yakni lembaga kepresidenan dan lembaga DPR sebagai lembaga tinggi negara, maka Presiden “merasa” perlu hadir untuk memberikan penjelasan sesuai dengan permintaan Dewan. Di samping itu, hal itu dilakukan Presiden demi menjaga hubungan baik antarkedua lembaga tinggi negara. Juga sebagai bentuk untuk mencegah munculnya kegaduhan baru yang tidak perlu, yang mana hal itu hanya mempertontonkan politik rendah (low politic), bukan politik yang mengedepankan etika dan kepentingan negara dan bangsa (high politic).

Hari ini, Selasa (07/04/2015) surat pengajuan BH sebagai calon Kapolri akan dibacakan pimpinan Dewan di depan sidang paripurna DPR RI. Pembacaan surat Presiden itu, hampir dapat dipastikan tidak akan lagi mendapat resistensi dari anggota DPR. Setelah itu, surat Presiden atas pengajuan BH sebagai Kapolri selanjutnya dilimpahkan kepada Komisi tiga untuk melakukan fit and proper test. Dapat diprediksi bahwa BH akan melangkah mulus menuju Trunojoyo 3.

Indikasi bahwa anggota DPR akan secara aklamasi menerima dan menyetujui BH sebagai Kapolri untuk menggantikan posisi Jenderal (Pol) Sutarman. Hal dapat dilihat dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (FZ). Menurut FZ, bahwa mayoritas anggota DPR tidak mempermasalahkan dan menerima pencalonan BH sebagai Kapolri, (link terkait ). “Garansi” bahwa BH akan melangkah mulus dalam menjalani prosesi wajib, fit and proper test, juga diberikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Aziz Syamsuddin. Menurut Aziz Syamsuddin bahwa semua fraksi telah sepakat usulan Presiden Jokowi terkait Kapolri. Badrodin Haiti dipastikan maju sebagai Kapolri (link terkait ).

Lepas dari kepentingan politik, sikap DPR yang mau menerima penjelasan Presiden dan selanjutnya akan dengan aklamasi menyetujui BH sebagai Kapolri patut diapresiasi. Meskipun demikian, publik juga harus tetap bersikap kritis terhadap perubahan sikap DPR ini. Apakah sikap DPR yang sedikit melunak terhadap pencalonan BH ini karena ada faktor lain? Adakah tawar menawar antara Presiden (atau BH) dengan DPR dilandasi atas suatu kepentingan tertentu? Adakah agenda lain yang akan diperjuangkan DPR untuk menggolkan kepentingan mereka dengan memuluskan jalan BH menuju Tri Barata 1? Mungkinkah hal ini berkorelasi dengan berita atau kabar yang sebelumnya tersiar bahwa BH juga setuju bahwa sebagai “kompensasi” atas pembatalannya menjadi Kapolri maka BG akan diplot menjadi Wakil Kapolri?

Tentang semua pertanyaan di atas, waktulah yang akan menentukan. Kita, sebagai warga negara yang baik hanya bisa melihat dan menyaksikan. Bagi kita, sebagai warga negara harus bisa menempatkan posisi politik secara cerdas agar tidak terus menerus menjadi objek dan permainan politik bagi para petualang politik.

Yaa sudah, begitu saja pendapat penulis, selamat membaca, ...

Wallahu a’lam bish-shawabi

Makassar, 07  April  2015