Meski diwarnai byk protes Prabowo, KPU bergeming utk menetapkan Jokowi/JK sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014, dengan perolehan suara 70.997.833 atau setara dengan 53,15%, sementara pasangan Prabowo /Hatta mengumpulkan suara 62.576.444 setara dgn 46,85%. Total Suara Sah dlm Pilpres ini menurut KPU berjumlah 133.574.277 suara.
Siang hari, 22 Juli 2014, ditengah kesibukan KPU menuntaskan rekapitulasi, Prabowo menggelar jumpa pers dan menyatakan menolak seluruh proses Pilpres, dgn alasan terjadi kecurangan secara masiv. Protes Prabowo ini ditandai dgn perintah kepada tim-nya yg berada di kantor KPU utk segera meninggalkan tempat.
Peristiwa politik yg mengakhiri rivalitas Jokowi - Prabowo ini terbilang langka dan keras, krn menyangkut fondasi utama penyelenggaran pilpres, yakni ketidakpercayaan kepada lembaga KPU sebagai pelaksana pilpres. Protes yang disampaikan Prabowo pd dasarnya menyangkut independensi KPU, yg tercermin pada persoalan penyusunan DPT, Pemungutan suara dan Rekapitulasi.
Berangkat dari situasi politik itu, menunjukkan fundamentalnya alasan penolakan Prabowo. Shg besar kemungkinan akan melahirkan berbagai persoalan ditengah jalannya pemerintahan Jokowi/JK, terutama melalui peranan DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah.
Apa boleh buat, palu sdh ketok, tanda pengesahan. Jokowi/JK segera dilantik sbg Presiden / Wakil Presiden 2014-2019.
Tantangan Baru Presiden Terpilih
Proses yg kita patut tunggu selanjutnya adalah: penyusunan kabinet. Menurut sy, paling tidak akan muncul dua persoalan mendasar : pertama menyangkut integritas kabinet, dan kedua: menyangkut dukungan jumlah suara pada koalisi partai pemerintah di DPR.
Dua persoalan ini adalah urat nadi dan hembusan nafas pertama yg menjadi ujian bagi Jokowi/JK. Meskipun Presiden memiliki hak prerogatif menyangkut pengangkatan kabinet, namun pengaruh dan penilaian masyarakat menjadi hal yg tidak bisa diabaikan. Struktur kabinet adalah gambaran awal bagi terlaksananya program dan efektifitasnya. Bila yg terpilih adalah figur2 yg sesuai dengan kebutuhan Presiden dan juga mendapatkan penerimaan dlm logika publik, maka struktur kabinet ini dapat menjalankan kerjanya dgn tenang. Sebaliknya, bila struuktur kabinet tdk menjawab kebutuhan Presiden, dlm arti lebih pd "kompensasi" dari investasi politik, dan atau figur2 yg ditolak publik maka sdh hampir pasti kabinet ini akan mendapat berbagai hambatan dlm pelaksanaan tugasnya.
Perlu saya garis bawahi bahwa logika publik seringkali berbeda dengan keputusan. Bila masalah ini tdk dpt dikelola dgn baik maka persoalan penolakan atas struktur kabinet akan menjadi pengurasan energi pertama kali sebelum berbagai urusan pemerintahan ini berjalan. Penerimaan masyarakat terhadap struktur kabinet bisa jadi spontan dan tdk menunggu 100 hari pertama pemerintahan Jokowi/JK.
Elemen kedua yg juga vital adalah, menyangkut dukungan DPR, mengingat peran parlemen saat ini jauh lebih kuat dan kritis dibanding era2 sebelumnya. Partai pemerintah yg tdk mendapatkan dukungan mayoritas dr parlemen sdh tentu akan menemui byk ganjalan dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam konteks ini, suara yg diperoleh Presiden Terpilih bukanlah jaminan bagi kelancaran program2 pemerintah. Dan kini semuanya terpulang di tangan koalisi PDIP dan Presiden Terpilih. Selamat Bekerja Jokowi/ JK, selamat berkerja PDIP. Adalah tugas kami semua untuk ikut mengawasi setiap langkah dan kebijakan.