Perubahan iklim di Indonesia yang saat ini telah meningkat 10C sejak 30 tahun terakhir dapat mengakibatkan percepatan hujan besar terjadi, selain dapat mempercepat terjadinya hujan besar perubahan iklim juga dapat menyebabkan peningkatan intensitas hujan dan cuaca ekstrim di iIndonesia karena peningkatan panas dapat memicu penguapan di laut lepas yang menghasilkan awan hujan (Dwikorito Kepala BMKG,Kompas.com).
Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau dimana peralihan musim yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya bencana apabila tidak dipersiapkan dengan baik, bencana banjir merupakan bencana yang masih menjadi momok di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo yang tiap tahun dilanda banjir (Taryono, Kepala Desa Bapangsari Kecamatan Bagelen dikutip dari laman jateng.inews.id).
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam pembuatan peta rawan banjir dapat menjadi acuan dalam melakukan mitigasi bencana banjir penggunaan peta rawan banjir juga merupakan salah satu wujud dari pra mitigasi bencana agar terjadi kesiapasiagan akan terjadinya bencana banjir.
Seperti pada penelitian sebelumnya oleh (Fakhri Muhammad, dkk, 2020) pembutan peta bencana banjir diperlukan 6 parameter yang mempengaruhi terjadinya banjir parameter -- parameter tersebut ialah: curah hujan, penggunaan lahan, ketinggian lahan, kerapatan sungai, kemiringan lereng, jenis tanah.
Dalam hal ini menurut penelitian yang menghasilkan peta kerawanan banjir diwilayah tersebut dapat terbagi menjadi tiga kelas klasifikasi kerawanan sesuai dengan standarisasinya. Luasan cakupan kerawanan banjir di kecamatan bagelen 2.12 km2 tergolong dalam klasifikasi tidak rawan, 40.88 km2 tergolong dalam klasifikasi cukup rawan dan 21.04 km2 tergolong dalam klasifikasi sangat rawan. Sementara itu, faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan penggunaan lahan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam penentuan kerawanan banjir di Kecamatan Bagelan.
Melihat dari hasil kajian tersebut maka perhatian pemerintah setempat dalam melakukan tindak lanjut terkait upaya pencegahan dan penanggulangan banjir sangat diperlukan baik berupa penentuan kebijakan maupun penyelenggaraan kegiatan anti banjir sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna mitigasi bencana banjir tentunya.
