"Itu ada loh, keluarga itu yang marah dikatakan anaknya kurang gizi. Padahal kita bermaksud membantu. Pemberian makanan tambahan seperti susu bahkan ditolak." Curhat Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Zulaikhah Wardan di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pemantauan Pertumbuhan Balita.
Zulaikhah Wardan meminta petugas kesehatan yang menemukan kasus seperti itu tidak menanggapi dengan kemarahan pula. Tenaga kesehatan harus punya strategi untuk menghadapi orangtua yang tidak menerima status gizi buruk pada anaknya.
"Jika Bapak Ibu marah, kasihan anaknya." Ungkap ketua PKK Kabupaten Indragiri Hilir.
Tahun ini 2021 ini, dengan kasus stunting pada anak yang mencapai 588 kasus, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menargetkan penurunan kasus stunting pada anak menurun hingga 50%. Selain itu, angka gizi buruk yang mencapai 19 orang bisa nihil. Untuk itulah Ketua PKK Kabupaten Indragiri HIlir, Zulaikhah Wardan meminta bantuan banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut.
Para camat diminta mendata kembali dan melihat langsung kondisi balita yang stunting dan gizi buruk. Pantauan camat diharapkan bisa melihat kondisi balita apakah nutrisi yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh balita yang kurang gizi dan gizi buruk.
Bupati Indragiri Hilir, Muhammad Wardan mengakui untuk penanganan stunting dan gizi buruktidak teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini karena sudah disahkan. Sementara dana yang dibutuhkan untuk penanganan 588 kasus stunting dan gizi buruk mencapai Rp. 536.409.900.
"itu sebabnya harus digerakan secara gotong royong, dana yang digunaan juga harus dilaporkan dan diaudit lalu laporannya dikirim ke Kementerian Dalam Negeri." Ucap Bupati Indragiri Hilir.
Kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang akses transportasinya lebih banyak lewat laut dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam menanggulangi stunting dan gizi buruk di Kabupaten Indragiri Hilir.
Lewat Gerakan Satu Hati (GSH), selain didukung Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), penanganan stunting dan gizi buruk juga didukung donasi dari sejumlah aparatur sipil negara (ASN), gerakan seribu sehari dari kementerian agama (kemenag) Indragiri Hilir, sumbangan individu, perbankan dan dunia usaha.
Sumbangan yang terkumpul mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Menurut Ketua PKK Indragiri Hilir, Zulaikhah Wardan, dengan dana 200-an juta rupiah tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir berhasil menurunkan prevalensi stunting dari yang sebelumnya 18,34% menjadi 3,75% saat ini.