Penyelesaian nasib tenaga non-ASN menjadi salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang telah disahkan oleh DPR pada akhir Oktober 2023 lalu.
UU ini memerintahkan masalah tenaga honorer harus selesai paling lambat Desember 2024. Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 66 menyebutkan "Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN."
Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa tahun ini sekitar 2,3 juta ASN akan direkrut. Secara lebih rinci pemerintah akan membuka CASN sebanyak 2.302.453 formasi. Sebanyak 690.822 dialokasikan untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Formasi ini diprioritaskan bagi lulusan baru atau fresh graduate.
Sementara, jumlah yang disediakan untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.605.694. Alokasi untuk PPPK inilah yang diprioritaskan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer melalui alih status menjadi PPPK.
Pengalokasian pengadaan PPPK itu diperuntukkan baik instansi tingkat pusat maupun daerah. Lowongan yang dibuka adalah untuk tenaga kesehatan, tenaga guru dan tenaga teknis.
Jumlah tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK mencapai 1,6 juta orang. Pemerintah sudah memiliki rencana untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN ini agar tidak terjadi pemecatan massal mengingat keputusan pemerintah menghapus keberadaan tenaga honorer.
Namun, seperti dikatakan Azwar Anas, menteri PANRB, saat rapat dengan Komisi II DPR pada November 2023 silam bahwa rencana tersebut perlu dikonsultasikan lebih dahulu dengan Komisi II DPR RI.
Anas juga menyampaikan, "Proyeksi non-ASN ini ada 1,6 juta di mana eks THK-2 (Tenaga Honorer Kategori 2) 130.495 dan umum 1.475.694."
Beberapa kali saya mengikuti rapat berkaitan dengan penyusunan regulasi kepegawaian (secara khusus yang membahas ASN Fungsional) menilai bahwa penyelesaian masalah tenaga non ASN terakhir pada akhir 2024 dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN adalah sangat tepat.
Ini merupakan langkah besar yang menggembirakan banyak kalangan. Bukan semata penyelesaian keadilan kesejahteraan mereka yang selama ini menjadi tenaga honorer, lebih dari itu profesionalitas layanan, tanggung jawab kinerja, kualitas layanan publik dapat ditingkatkan seiring naiknya kesejahteraan.