Lihat ke Halaman Asli

Elsa Marsela

mahasiswa universitas pamulang

UUD terhadap Perusahaan yang Mempersempit Hak Izin Kerja dan Sakit, Apa Konsekuensinya?

Diperbarui: 21 Februari 2024   22:21

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul keprihatinan serius terkait upaya beberapa perusahaan untuk mempersempit hak-hak karyawan terkait izin kerja dan izin sakit. Meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai panduan utama dalam hubungan ketenagakerjaan, beberapa perusahaan tampaknya melanggar atau memanipulasi ketentuan tersebut.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidakmudahan yang dihadapi karyawan dalam mendapatkan izin kerja, bahkan untuk keperluan yang mendesak atau sangat penting. Banyak perusahaan telah menerapkan kebijakan yang membuat proses perizinan semakin rumit, seringkali mengharuskan karyawan untuk menghadapi birokrasi yang berbelit dan persyaratan yang sulit dipenuhi.

Hal ini juga terjadi pada izin sakit, di mana beberapa perusahaan memberlakukan batasan yang ketat terhadap jumlah hari izin yang dapat diambil oleh karyawan. Sebagai akibatnya, karyawan yang benar-benar sakit mungkin terpaksa bekerja dengan kondisi kesehatan yang kurang optimal, berpotensi membahayakan kesejahteraan mereka dan rekan kerja.

Sejalan dengan UUD ketenagakerjaan yang menjamin hak-hak karyawan, serangkaian konsekuensi dapat diterapkan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Beberapa dari konsekuensi ini termasuk denda keuangan, sanksi administratif, bahkan hingga pencabutan izin usaha.

Organisasi pekerja dan aktivis hak pekerja telah mengambil peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak karyawan dan mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap UUD. Mereka mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk bekerja sama guna menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Keberlanjutan ini tidak hanya berarti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan perlindungan hak dan kesejahteraan karyawan sebagai aspek integral dalam pembangunan nasional.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline