Lihat ke Halaman Asli

Elizabeth Tika Adriani

Mahasiswa MM FEB UAJY dan Pengajar di SMA Marsudirini Bekasi

Tata Kelola pada Layanan Sekolah Marsudirini

Diperbarui: 6 November 2024   11:34

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

https://www.dconsulting.id/

Tata kelola merupakan hal yang krusial dalam mengelola layanan pendidikan. Tata kelola yang baik dalam layanan pendidikan menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hal ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki efisiensi operasional, dan memastikan keadilan dalam akses pendidikan. 

Selain itu, tata kelola yang baik juga membantu melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan staf administrasi. Mari kita telaah bagaimana Yayasan Marsudirini menerapkan tata kelola di Sekolah Marsudirini dan mengidentifikasi aspek kritikal serta upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko dan memastikan sumber daya mengarah pada tujuan yang sama.

Profil Yayasan Marsudirini:

Sejarah: Pada awal 1870, para suster OSF yang baru tiba di Semarang bertugas mengurus anak-anak yatim piatu dan memberikan pendidikan keterampilan serta pelatihan bahasa Belanda pada anak Indo Eropa.

Pendekatan: Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pendidikan bagi anak-anak Indo-Eropa dan kebutuhan masyarakat, para suster OSF secara resmi membuka pendidikan formal pada 1 Agustus 1871.

Jenis Sekolah: Yayasan Marsudirini mengelola berbagai jenis sekolah, termasuk KB-TK, SD, SMP, SMA, dan Asrama.

Sekolah Marsudirini Bekasi dan Tanjung Priok: Merupakan karya pendidikan dibawah naungan Yayasan Marsudirini

Aspek Kritikal dalam Tata Kelola:

Kepemimpinan: Kepala sekolah dan komite sekolah mempunyai peran penting dalam mengarahkan visi dan misi sekolah. Kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat penting dalam mendorong penerapan tata kelola yang baik. Para pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam integritas, etika, dan komitmen terhadap tujuan pendidikan.

Transparansi dan komunikasi: Pengelolaan informasi, komunikasi terbuka, proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya harus transparan dan melibatkan semua pihak terkait. Semua pemangku kepentingan termasuk siswa, orang tua, guru, dan staf, harus memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan tentang layanan pendidikan.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline