Percepatan upaya vaksinasi dengan membuka posko penanganan Covid-19 mencapai target 1 juta per hari dikebut dengan memastikan distribusi dan logistik lancar sehingga ketersediaan vaksin di daerah tercukupi, ini dilakukan karena tingginya penularan Covid-19 dari hilir-hulur.
Berbagai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dan nasional dianggap tidak efektif atau tidak mampu menurunkan kasus Covid-19, karena belum menemukan formula yang tepat. Selain itu, kesehatan, dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan terpukul, seperti mencari hal terbaik di antara hal yang terburuk.
Posko penangan covid-19 disejumlah daerah dibantu dengan TNI-POLRI dengan surat edaran nomor HK 02.02/I/1669/2021 tentang penghapusan syarat KTP domisili untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan vaksin Covid-19 dengan memahami protokol kesehatan keluarga, sosialisasi dan edukasi yang efektif, karena setiap anggota keluarga memiliki peran penting untuk mendisiplinkan diri dan terhindar dari penularan Covid-19.
Pemerintah memberlakukan pembatasan mobilitas di wilayah zona merah, pembatasan ini bukan melarang melainkan upaya mengurangi kegiatan masyarakat untuk menekan laju penurunan Covid-19. Selama masa PPKM mikro. Pemerintah akan membatasi aktivitas berskala kecil seperti RT/RW/ dan desa dengan mudah memantau oleh badan pencegahan bencana.
Tetapi negara harus memutuskan kebijakan berdasarkan data, fakta saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan opini, asumsi, apalagi perasaan pribadi demi kesehatan masyarakat dan keselamatan adalah hal terpenting. Berbagai pendapat dari pakar dan bidang disiplin ilmu juga harus didengarkan.
Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dengan tiga M.
Memakai masker
Mencuci tangan
Menjaga jarak