Pemerintah merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengendali suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki peran dan fungsinya secara syumul dan merata.
Dalam ekonomi Islam, tindakan ekonomi diatur secara seimbang sehingga peran individu memperoleh kebebasan, tetapi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu dan pemerintah menetapkan peraturan sesuai dengan kehendak rakyat. Adanya peraturan pemerintah mendorong harmonisasi kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi yang adil dan makmur.
A. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Ekonomi Islam
Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dalam negara perspektif Islam dapat mendefinisikan apa pun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut.
Peran pemerintah dalam ekonomi Islam:
- Melindungi integritas teritorial negara
- Penegakan hak dan kewajiban negara
- Administrasi sipil
- Membangun dan mengelola kerangka institusi
- Mengelola kebebasan masyarakat
- Melindungi properti right dari masyarakat
- Penegakan keadilan
Fungsi pemerintah dalam perekonomian:
- Fungsi Alokasi (Mekanisme pasar dan intervensi pemerintah)
- Fungsi Distribusi (Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan melalui instrument kebijakan ekonomi)
- Fungsi Stabilisasi (Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, stabilitas tingkat harga)
B. Kebijakan Fiskal dalam Islam
Kata Fiskal merupakan kata yang dirujuk dari Bahasa Latin yaitu Fiscus yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di Zaman Romawi Kuno. Dalam KBBI Fiskal diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara/pajak. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah agar mampu mengendalikan perekonomian negara melalui pengeluaran dan penerimaan pemerintah (dalam bentuk pajak).
Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan penerimaan pemerintah melalui cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah, mempengaruhi jalannya perekonomian untuk dapat meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi secara optimal yang berkelanjutan dan berkeadilan.
C. Kebijakan Fiskal di Indonesia
Dalam konteks Negara Indonesia, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang mendapat mandat sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diemban oleh kepala negara/presiden.