Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI pada tahun 2014 memberikan banyak perubahan dan inovasi bagi Negara Indonesia. Jokowi sebagai presiden menyerukan suatu slogan penting yang hendaknya diamalkan di seluruh tanah air, yakni "Revolusi Mental" Dalam kaitannya dengan revolusi mental, banyak hal yang dibuat oleh bapak presiden dalam rangka membangun peradaban bangsa Indonesia yang kerap kabur karena urusan-urusan politik dan kepentingan-kepentingan lain dari oknum atau pihak tertentu.
Khususnya dalam hal pendidikan, slogan "Revolusi Mental" ini pun kiranya relevan untuk diperjuangkan. Ini juga yang oleh Kementerian Pendidikan kemudian mencanangkan suatu kurikulum yang berkarakter. Hal mendasar yang perlu ialah mengenai pendidikan kejujuran.
Banyak fenomena yang mengungkapkan secara tidak langsung betapa anak-anak bangsa ini berkembang dalam situasi pendidikan yang mengabaikan kejujuran. Kejujuran seperti apakah yang semestinya diperjuangkan?
Kata "jujur" (Inggris: honest) berasal dari kata bahasa Latin yaitu "honestia". Honestia tergolong sebagai suatu nilai moral. Para moralis dalam menganalisis suatu kasus moral akan mencari garis hubungan antara aspek perbuatan moral, kebebasan, dan sikap seseorang.
Misalnya, tindakan menyontek dalam ujian adalah suatu bentuk kasus moral yang dapat disebut sebagai suatu "kejahatan moral" karena telah direncanakan, diatur, dan dibuat dengan penuh kesadaran dan kebebasan.
Kejujuran menjadi nilai moral yang dijunjung dan diusahakan supaya dimiliki oleh setiap orang. Hal menyontek dalam ujian adalah suatu fenomena yang tidak dapat dianggap remeh karena mengabaikan nilai kejujuran. Pasalnya, hal ini dianggap sebagai biasa saja. Siswa tidak perlu belajar lagi, karena sudah menyiapkan contekan atau menunggu untuk menyalin jawaban dari teman.
Lebih parah lagi, kejahatan ini berkembang secara lebih terstruktur lagi, di mana siswa tinggal menyerah saja tanpa perlu belajar untuk ujian, sebab sekolah sudah pasti akan memberi nilai 8 (delapan) atau angka "A". Betapa murah suatu pendidikan bangsa semacam ini. Bahkan lembaga sekolah seakan menutup mata untuk pendidikan moral yang ada.
Inilah "kejahatan terstruktur" yang dimaksudkan, yang berkembang karena ada ruang untuk itu. Implikasinya, setelah diambil langkah tegas oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), banyak perguruan tinggi di Indonesia ditutup karena alasan proses pendidikan tinggi dan administrasi yang tidak jelas. Di sini dapat dikemukakan pertanyaan "Nilai moral macam apakah yang telah ditanamkan sejak pendidikan dasar dan menengah?"
Seruan untuk mengadakan revolusi mental yang diterapkan dalam kurikulum berkarakter ini kiranya perlu terus diusahakan dan diperjuangkan dengan lebih giat lagi. Hal ini menjadi amat penting demi semakin sempitnya pintu menuju ruang kejahatan moral yang mengabaikan kejujuran itu. Perlulah langkah-langkah konkret tanpa disertai maksud-maksud terselubung untuk menata kembali nilai dasar ini dimulai dari struktur dan sistem.
Indonesia mendamba generasi muda yang terdidik dan mampu mengembangkan moralitas bangsa. Pendidikan moral mesti direalisasikan dalam aksi nyata di seluruh lembaga pendidikan: antara struktur dan sistem, antara para guru dan murid, serta semua perangkat yang termasuk di dalamnya.
Kita tidak menginginkan keruntuhan bangsa karena pendidikan. Untuk itu, sebagai generasi muda kita harus membangun mental yang berkarakter dan menghindari mental instan (sekali jadi). Pendidikan yang baik semuanya ada ditangan kita masing-masing, sebab kitalah yang mengenyam pendidikan. Sehingga kekhasan pendidikan yang adalah kunci untuk kemajuan bangsa itu dapat terwujud dan melahirkan pribadi-pribadi yang berkarakter.