Lihat ke Halaman Asli

Dukungan Infrastruktur KSPN Mandalika

Diperbarui: 28 Februari 2019   18:11

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Foto: screenshot Preentasi BPIW


Diproyeksikan industri pariwisata akan sejajar bahkan menggantikan posisi industri CPO, untuk menjadi penyumbang devisa terbesar nomor satu bagi Indonesia pada tahun 2019 ini.  Salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai 'Bali Baru'. Kementerian Pariwisata telah menetapkan unsur 3A, yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. 
Kesepuluh DPP yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah Danau Toba Sumatera Utara, Tanjung Kelayang Pulau Belitung, Tanjung Lesung Riau, Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, Bromo Tengger Jawa Timur, Borobudur Jawa Tengah, Mandalika Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Wakatobi Sulawesi Tengah, Morotai Maluku Utara. 
Pengembangan KSPN tersebut melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) .

Baca juga: Destinasi Digital Pesona Indonesia

Baca juga: 2019 Ganti Sumber Devisa

Hadi Sucahyono | Foto:ElChristto


"Ada tambahan dua KSPN, yakni Toraja dan Mandeh," kata Hadi Sucahyono (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR), saat Expo PUPR 4.0 di Jakarta pada 22 Februari 2019 lalu.
Hadi Sucahyono mengatakan kini ada total 12 KSPN, dimana Kementerian PUPR turut menjadi bagian dalam hal pengembangan dukungan infrastruktur wilayah. KSPN Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika, mendapatkan prioritas utama saat ini karena ada tren semakin tingginya tingkat kunjungan wisatawan.
Mandalika kini telah menjadi perhatian publik, setelah mendapat kepastian ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara MotoGP 2021. Pembangunan sirkuit sudah akan dimulai pada bulan Oktober 2019 mendatang. Hadi Sucahyono menyatakan PUPR hanya bertanggung jawab pada pengembangan dukungan infrastruktur di luar Kawasan Pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Karena kebetulan Mandalika baru saja sebagai wilayah terdampak bencana gempa bumi, maka PUPR juga melakukan program rehabilitasi. 

Foto: screenshot Presentasi BPIW

Foto: screenshot Presentasi BPIW

Foto: screenshot Presentasi BPIW

Pihaknya saat ini tak hanya mengerjakan pengembangan infrastruktur bagi kepentingan bagi wisatawan saja, namun juga untuk mengakomodir kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sekitarnya. Salah satunya adalah dengan melakukan penataan kawasan kampung nelayan supaya tak ada kesenjangan. Program yang dilaksanakan antara lain taman bermain sebagai ruang terbuka publik, perbaikan jalan, saluran drainase, penyediaan air baku dan air bersih, penyediaan rumah swadaya bagi MBR.
Selain usaha membuka warung dan toko, penataan kampung akan dapat membantu warga untuk membuka homestay dan jasa wisata lainnya. Diprkirakan akan ada pertumbuhan ekonomi sebesar 20% hingga 30%. Semoga target kunjungan 2 juta wisatawan ke Mandalika pada tahun 2019 dapat terealisasi. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline