TIDAK sedikit yang menduga, konflik internal Partai Demokrat hingga akhirnya berujung Kongres Luar Biasa (KLB) dan tercipta dualisme kepemimpinan tak lepas dari peran serta pemerintah. Prasangka atau dugaan ini telah bergulir sejak isu kudeta di tubuh partai berlambang mercy ini mencuat, sejak AHY selaku ketua umum mengumumkannya ke publik.
Kala itu, desas-desus keterlibatan pemerintah dalam rencana pengambi alihan kekuasaan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat cukup panas. Tidak hanya Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD pun disebut-sebut merestui adanya aksi gerakan kudeta yang dilakukan oleh KSP Moeldoko.
Nama Moeldoko sejak awal memang menjadi aktor sentral, karena namanya tercantum dalam pengumuman AHY, meski memang tidak langsung menyebutkan nama. Hanya mengatakan pihak eksternal yang berada di lingkaran dekat istana.
Kini situasinya telah terang benderang, Moeldoko yang dicurigai terlibat dalam isu kudeta telah didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Mereka saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk segera melaporkan struktur organisasi kepengurusan partai ke Kemenkumham.
Belum jelas, apakah kubu Moeldoko bakal melenggang mulus menjadi partai yang diakui pemerintah atau tidak, mengingat kubu AHY pun tidak mau menyerah. Mereka terus melakukan upaya perlawanan demi mempertahankan eksistensi partai dan kepengurusannya. Tentu, pertarungan di antara dua kubu ini akan terus memanaskan tensi politik tanah air untuk beberapa waktu ke depan. Menarik kita tunggu.
Jokowi Terlibat?
Masih cukup banyak masyarakat, termasuk saya sendiri penasaran. Apakah Presiden Jokowi terlibat dalam sengkarut yang terjadi di tubuh Partai Demokrat? Segala kemungkinan bisa saja terjadi, toh dalam politik apa sih yang tidak mungkin.
Namun demikian, kita tentu saja tidak bisa menuduh begitu saja tanpa didasari bukti yang kuat. Dan, memang sejauh ini tidak ada indikasi kuat mengarah ke hal itu. Atau, mungkin kita saja yang tidak tahu persis permainan politik tingkat tinggi.
Kalaupun memang KLB Demokrat terlaksana berkat adanya campur tangan pemerintah, saya melihatnya hal tersebut sebagai permainan catur politik Presiden Jokowi yang sangat licin. Dia dengan sangat cerdik mampu melumpuhkan lawan-lawan politiknya dengan amat licin dan terukur.
Pertama, Jokowi dengan kematangan berpolitiknya bisa menaklukan perlawanan keras Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra-nya. Sebagaimana diketahui, kubu ini adalah pentolan oposisi yang berpotensi kuat merongrong roda pemerintahan Jokowi. Dengan langkah catur jitu dan terukur, Prabowo pun takluk, dan akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah. Bahkan, mantan Danjen Kopasus ini diberi kedudukan sebagai Menhan. Sedangkan satu kursi lainnya diduduki oleh mantan rival lainnya di Pilpres 2019, Sandiaga Uno, menggantikan jatah Edhie Prabowo yang terjaring KPK.
Kedua, siapa sangka Front Pembela Islam (FPI) yang seolah tak tersentuh, kini benar-benar telah lumpuh. Padahal, sebelumnya tak sedikit yang mencibir bahwa Presiden Jokowi tak cukup nyali menghentikan segala aktivitas Habib Rizieq dan kolega.