ROCKY Gerung merupakan salah seorang pengamat politik tanah air yang bernyali besar. Betapa tidak, meski diberi stempel sebagai pengamat politik, pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut pria kelahiran Manado, 20 Januari 1959 tersebut kerap kali berat sebelah.
Pernyataan atau analisa Rocky lebih cocok bertindak sebagai pihak oposisi dibanding pengamat politik, sebab mayoritas yang dia sampaikan adalah menyerang kebijakan pemerintah. Bagi Rocky, apapun regulasi atau aturan yang terbit dari pihak penguasa adalah hal yang salah.
Padahal, bila mengaku sebagai pengamat mestinya Rocky harus bisa obyektif. Dia harus mampu menyatakan salah bila memang kebijakan itu merugikan segenap warga negara, bukan hanya merugikan segelintir pihak. Dan, berani menyebutkan setuju bila kebijakan itu memang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk sekelompok orang.
Banyak pengamat politik atau apapun di tanah air yang mampu menempatkan dirinya pada posisi seharusnya. Rocky Gerung adalah pengecualian.
Kita mengenal Refly Harun, seorang ahli hukum tata negara dan juga pengamat politik. Setiap kritik yang dia lontarkan hampir selalu keras, namun demikian dia juga tak segan memuji kebijakan pemerintah bila memang menurutnya hal itu berfaedah bagi masyarakat umum.
Refly sempat menyebut, Presiden Jokowi belum utuh menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya presiden untuk para pendukungnya saja. Hal tersebut Refly sampaikan sebagai bentuk keprihatinannya atas kasus rasisme yang terjadi pada Natalius Pigai. Refly menyebut bahwa orang-orang yang mencoba kritis terhadap pemerintahan Jokowi akan dianggap sebagai kelompok yang antipemerintah. Meski begitu, dia juga sebelumnya pernah menaruh harapan besar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, terutama awal-awal pemerintahannya.
Bandingkan dengan Rocky Gerung, sependek pengetahuan penulis, pria yang dijuluki profesor akal sehat ini sepertinya alergi memberikan pujian terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Apapun yang dilakukan pemerintah selalu salah di matanya.
Saat Presiden Jokowi menerbitkan kebijakan sertifikat kepemilikan tanah dan secara simbolik membagikannya terhadap masyarakat, Rocky dengan keras malah menyindirnya ada muatan politis. Padahal, jelas-jelas program tersebut sangat bermanfaat.
Terbaru, Rocky Gerung pun ikut bersuara soal Presiden Jokowi yang berencana meminta DPR merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pasal karet yang dapat ditafsirkan sepihak sehingga tidak memberikan keadilan. Rencana ini harusnya menjadi kabar yang menggembirakan bagi sejumlah kalangan yang kerap mengkritisi pemerintah.
Presiden Jokowi ternyata mendengar keluh-kesah publik yang menilai UU ITE tersebut tak ubahnya jebakan betmen, karena terlalu banyak pasal karetnya. Dengan kata lain, Jokowi diam-diam menyoroti beberapa peristiwa belakangan ini banyak masyarakat saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya, sehingga sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.
Namun, rencana Presiden Jokowi tersebut tidak membuat Rocky Gerung senang. Dia justru malah mengeluarkan pernyataan pedas. Menurut Rocky yang harus direvisi adalah isi kepalanya Presiden Jokowi, bukan Undang-Undang ITE-nya.