PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cukup ngotot agar pemilihan kepala daerah tetap digelar serentak bersama Pilpres dan pileg 2024. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Upaya PDI Perjuangan memperjuangkan agar pemilukada dilakukan serentak pada tahun 2024 ini lain sendiri. Pasalnya, kecenderungan partai-partai lain justeru Pilkada serentak bisa dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023.
Adanya upaya dari PDI Perjuangan jelas tak lepas dari draf revisi undang-undang pemilu dan pilkada, tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya, yakni pada tahun 2022 dan 2023 telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021.
Begitulah politik, apapun yang dilalukan sudah pasti berdasarkan kepentingan. Dan, perlu diperjuangkan demi memuluskan rencana-rencana politiknya di masa mendatang.
Lalu, apa yang mendasari PDI Perjuangan berupaya beda sendiri dengan partai atau fraksi lain? Dalam kesempatan ini, saya akan berusaha untuk menyampaikan analisa receh.
Saya rasa, ada dua hal mendasar yang menjadi target partai banteng. Pertama, mempertahankan kekuasaannya di pemerintahan. Kedua, kembali menjuarai pemilihan anggota legislatif.
Nah, bila Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024, bisa jadi peluang PDI-P untuk bisa meneruskan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin terbuka lebar. Kenapa?
Setidaknya ada dua alasan. Yakni, mampu menjegal Anies Baswedan yang digadang-gadang sebagai calon potensial dari kelompok oposisi. Dan, kemungkinan besar bakal memiliki kekuatan dukungan dari banyak daerah. Untuk jelasnya, mari kita ulas satu per satu!.
Pertama, soal Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta ini diakui atau tidak bisa menjadi batu sandungan rencana PDI-P meneruskan suksesi kepemimpinan Presiden Jokowi. Bukan mustahil, pada tahun 2024 mendatang, elektabilitas dan popularitas Anies melambung tinggi.
Untuk itu, perlu adanya upaya penjegalan. Caranya jangan memberi panggung strategis. Nah, bila Pilkada serentak akhirnya dilaksanakan pada tahun 2024, otomatis mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini bakal kehilangan panggung tersebut. Dengan begitu, kemungkinan besar sulit bagi Anies mampu mempertahankan elektabilitas dan popularitasnya. Bahkan, bukan mustahil akan dilupakan publik begitu saja, jika dia tidak pintar-pintar mencari panggung sendiri.