KAPOLRI, Jendral Pol Idham Aziz sebentar lagi menuju masa pensiun. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi menyodorkan calon tunggal. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.
Awalnya, penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sedikit menghadapi kendala. Agamanya yang non muslim mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Namun, Presiden Jokowi tetap pada keputusannya. Mantan Kapolres Kota Solo itu dianggap sosok paling kredibel menggantikan Jendral Pol Idham Aziz.
Sebagai langkah awal menuju jabatan tertinggi di institusi kepolisian, Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo harus menghadapi fit and proper test. Uji kelayakan ini dilangsungkan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Rabu (20/1/21).
Sudah bisa ditebak, dalam uji kelayakan tersebut, Komjen Pol Listyo Sigit akan diberondong beberapa pertanyaan cukup sulit dan menjebak dari anggota fraksi oposisi. Khususnya Partai Demokrat dan PKS. Satu lagi, Partai Amanat Nasional sepertinya tidak perlu dikhawatirkan, mengingat dalam beberapa waktu terakhir cenderung melunak terhadap pemerintah.
Benar saja, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Achmad Dimyati Natakusumah menyinggung soal insiden KM 50 yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam yang dianggapnya sebagai extrajudicial killing.
Dikutip dari detikcom, Dimyati mengatakan selama ini banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai peristiwa Km 50. Menurut Dimyati, masyarakat heran mengapa pelanggaran protokol kesehatan membuat enam orang meninggal dunia.
"Terus terang kami sebagai salah satu anggota komisi III, yang menjadi mitra Polri, selama ini banyak dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif, kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti, kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang. Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat," tutur Dimyati.
Tak salah, Presiden Jokowi menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri baru menggantikan Jendral Pol Idham Aziz. Menghadapi pertanyaan demikian, mantan Kapolda Banten ini mampu menjawabnya dengan lugas dan cerdas.
"Terkait masalah extrajudicial killing yang direkomendasikan Komnas HAM, kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas, tentunya akan kita ikuti," ujar dia. (detikcom).
"Namun protokol kesehatan itu harus tetap kita tegakkan karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagaimana supaya masyarakat tetap bisa kita jaga, kita lihat angkanya sudah di atas 14 ribu, barangkali 13-14 ribu," imbuh Sigit.
Untuk jawaban terkait insiden KM 50 tampak calon Kapolri ini lebih memilih defensif. Dia dengan cerdas menyebut posisinya sebagai pihak yang siap mematuhi dan akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Dalam hal ini, tidak tampak sama sekali arogansi dirinya. Padahal, bisa saja Komjen Pol Listyo Sigit bersikukuh dengan hasil investigasi dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan versi kepolisian.