SEBUAH tanda tanya besar sempat menghantui publik tanah air, terutama pihak pemerintah dan yang berkepentingan lainnya. Tiba-tiba saja seorang salah seorang diplomat Jerman mendatangi Markas Front Pembela Islam (FPI). Apa kepentingannya delegasi negara mantan Nazi ini terhadap ormas Islam dimaksud.
Kunjungan Diplomat Jerman ini sontak menjadi diskursus publik, lantaran dianggap tak sepatutnya mereka mencampuri urusan internal negara lain. Terlebih, mereka sebatas delegasi negaranya guna menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Sebagai diplomat atau perwakilan kedutaan besar sudah barang tentu harus mematuhi segala aturan yang berlaku di tanah air. Ini termasuk hukum tertulis dalam sebuah hubungan dua negara.
Jadi, saat tanpa izin diam-diam mendatangi Markas FPI menjadi sebuah tamparan bagi pemerintah. Mereka sama sekali tidak memandang Indonesia sebagai negara berdaulat.
Sikap mereka telah melanggar etika diplomasi. Etika ini mencakup beberapa elemen yang harus dianut oleh para Diplomat. Seperti, integritas, kejujuran, obyektivitas, dan impersialitas atau ketidakberpihakan.
Setelah mendapat teguran dan diminta klarifikasinya, pihak Kedutaan Besar Jerman tak membantahnya. Mereka pun menegaskan akan segera memberi sanksi terhadap diplomat dimaksud. Dan, kembali memulangkannya ke negara asalnya.
Namun, alasan yang mereka utarakan sungguh tak masuk akal. Kunjungannya ke Markas FPI katanya sekadar ingin mendapatkan rute aksi massa yang akan digelar pada 18 Desember 2020 lalu. Aksi ini kemudian dikenal dengan istilah aksi 1812. Kalau sebatas ingin mengetahui rute aksi massa, mereka bisa meminta informasinya pada pihak kepolisian.
Setelah mendapat konfirmasi dari pihak kedutaan, Pemerintah Indonesia sepertinya tidak ingin memperpanjang kasus ini. Hubungan diantara kedua negara kembali berjalan normal sebagaimana mestinya.
Setelah beberapa waktu berlalu, berita mengagetkan datang dari salah seorang Anggota Komisi I DPR RI, M Farhan. Seseorang yang datang mengunjungi Markas FPI tersebut nyatanya bukan seorang diplomat, melainkan seorang mata-mata. Diketahui, namanya adalah Suzanhol.
Dikatakan Farhan, dikutip dari Suara.com, berdasarkan data yang ia peroleh, diketahui nama Suzanhol tercatat di Bundesnachrichtendienst (BND), sebuah lembaga intelijen Jerman.
"Ternyata ketika dilakukan penyelidikan ke beberapa sumber kita di Berlin langsung, Suzanhol bukan pegawai pemerintah tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman. Dia tercatat sebagai pegawai di BND. BND itu Badan Intelijen Jerman," kata Farhan dalam diskusi daring, Minggu (27/12).