SAAT Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi dana bansos untuk wilayah Jabodetabek, otomatis harus menanggalkan jabatannya. Dia harus fokus menghadapi proses hukum yang bakal menjeratnya.
Seperti halnya jabatan Menteri Kelauatan dan Perikanan (KKP) yang masih mencari tuannya, kursi menteri yang ditinggalkan JPB pun langsung menjadi diskursus publik. Beberapa pihak mulai meraba-raba siapa nama yang cocok menempati jabatan Mensos.
Sejauh ini ada beberapa nama yang beredar ke permukaan. Tentu nama-nama ini berasal dari politisi PDI Perjuangan, karena JPB adalah kader partai berlambang banteng gemuk moncong putih dimaksud.
Dari sekian nama yang beredar, nama mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sepertinya berada pada garis depan. Sejumlah tokoh menilai wanita kelahiran Kediri, 20 November 1961 tersebut sangat tepat menduduki jabatan Mensos. Penilaian itu rata-rata merujuk pada prestasi kerjanya yang telah mampu membawa Kota Pahlawan lebih baik.
Katakanlah pada saatnya nanti Presiden Jokowi dengan hak prerogatipnya menjatuhkan pilihan pada Risma---panggilan akrab Tri Rismaharini. Kira-kira apa yang sisi baik dan buruknya bagi negara atau pemerintah? Hal ini menarik kita telisik lebih jauh.
Bukan hendak meramal apalagi mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Penulis hanya sebatas ingin menyampaikan hipotesis sederhana. Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba membedah untung ruginya bila Risma dipercaya sebagai Mensos.
Sisi Untung
Bukan rahasia umum prestasi dan etos kerja Risma saat menjabat Wali Kota Surabaya banyak menuai pujian. Dia tipikal seorang pemimpin yang boleh disebut sangat memperhatikan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Risma juga terkenal tegas dan tak kenal kompromi dengan hal-hal yang berbau korup.
Dengan etos kerja tinggi dan cenderung bersih dari sipat korup, tentu bakal menjadi keuntungan sendiri bagi negara. Kemungkinan anggaran besar yang ada di Kementrian sosial akan benar-benar dialokasikan dengan baik dan tidak dikorupsi. Tidak seperti yang telah terjadi pada menteri-menteri sebelumnya yang terjebak kasus korupsi. Setidaknya ada tiga Mensos termasuk JPB yang dicokok KPK. Dua nama lainnya adalah Bachtiar Chamsyah dan Idrus Marham.
Risma adalah seorang perempuan. Bila jadi Mensos, biasanya naluri kaum hawa lebih memiliki kecenderungan mengayomi, merawat, dan memelihara. Bukan hendak menyoal masalah gender, tetapi sepertinya Risma memang cocok. Tengok saja Mensos dari kaum pria justru jadi pesakitan KPK.
Berkaca pada prestasinya sebagai walikota yang mampu menjalin koordinasi sangat baik dengan semua lini, bisa menjadi bekal Risma bila dipercaya jadi Mensos. Koordinasi yang baik jelas dibutuhkan dalam menopang keberhasilan kerjanya selaku aparatur negara.