ENTAH sudah yang keberapa kali isu perombakan kabinet atau lebih dikenal dengan istilah reshufle mencuat ke permukaan. Isu tersebut sejauh ini hanya membuat jantung para menteri Presiden Jokowi mau copot, tetapi realisasinya masih urung terwujud.
Isu reshufle ini dalam beberapa waktu terakhir kembali ibarat bola salju yang bergerak liar. Makin hari kian panas diperbincangkan. Bahkan, sebagian pihak ada yang setengah "memaksa" Presiden Jokowi untuk tidak menunda-nunda lagi.
Pemantik adanya desakan reshufle tersebut tak lepas dari terciduknya dua menteri dari dua partai besar oleh KPK dalam kurun waktu berdekatan. Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dari Partai Gerindra dan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara dari PDI Perjuangan.
tertangkapnya kedua menteri tersebut sudah pasti selain mencoreng nama besar partai juga Presiden Jokowi sendiri. Terlebih, jauh hari sebelumnya kedua nama menteri dimaksud masuk dalam daftar layak ganti versi beberapa pengamat.
Edhy Prabowo dianggap sebagian pengamat dan publik tanah air tidak sepadan menggantikan menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti, dan segala kebijakannya dinilai sarat muatan kepentingan partainya. Salah satu contohnya adalah kebijakan ekspor benih lobster yang diduga menguntungkan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan Partai Gerindra.
Sementara, Juliari Batubara dinilai sebagian kalangan tidak mampu mengamankan kebijakan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Di lapangan banyak ditemukan distribusi bansos tak tepat sasaran.
Dengan adanya dua menteri jadi pesakitan KPK, sudah barang tentu menjadi tugas Presiden Jokowi untuk segera menggantinya. Sejauh ini sejumlah nama telah beredar, baik dari Partai Gerindra sebagai pengganti Edhy, maupun PDI Perjuangan menggantikan Juliari.
Namun, realita di lapangan isu penggantian dua menteri tersebut tidak sesederhana yang kita kira. Desakan reshufle juga merembet ke beberapa nama menteri lain. Banyak pihak menduga reshuffle kali ini juga menyasar kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Mungkinkah?
Ditanya kemungkinan, sudah pasti hal tersebut mungkin-mungkin saja. Toh, Presiden Jokowi memegang kendali penuh dalam menentukan siapa yang layak diganti dan siapa pula yang harus dipertahankan.
Hanya saja dalam hipotesis sederhana saya, kemungkinan mengganti Prabowo Subianto sangat kecil. Pasalnya, masuknya mantan Danjend Kopasus tersebut dalam jajaran KIM bukan semata-mata dibutuhkan tenaga dan pikirannya saja. Akan tetapi, ada hal jauh lebih penting, yakni menyangkut kelangsungan rekonsiliasi nasional.