TAGAR tidak sengaja terus menjadi trending topic di media sosial (medsos). Hal tersebut tak lepas dari rendahnya tuntutan yang diputuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dua pelaku penyiraman air keras pada penyidik senior Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Sebagaimana di ketahui, JPU, Fredrik Akbar Syarippudin menuntut dua pelaku tersebut, yakni Brigadir Rahmat Kadir Mahulette dan Brigadir Rony Bugis, terdakwa hanya satu tahun penjara.
Jaksa menilai Rahmat terbukti menganiaya dengan terencana yang mengakibatkan luka berat karena menggunakan cairan asam sulfat atau H2SO4 untuk menyiram Novel. Sementara Rony dinilai terlibat dalam penganiayaan karena membantu Rahmat.
Kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana.
Meskipun begitu, Jaksa menilai tindakan Rony dan Rahmat tak memenugi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHO junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kontan, rendahnya tuntutan yang dilamatkan terhadap dua pelaku penyiraman air keras ini memantik sorotan tajam publik dan warganet.
Mereka menilai, tuntutan rendah tersebut telah melecehkan dan menodai supremasi hukum. Karena jika dari dilihat rentetan peristiwa sejak awal kejadian hingga tertangkapya Rahmat dan Rony yang sarat drama serta intrik-intrik lain seolah kasus ini sengaja "disembunyikan" karena ditenggarai melibatkan orang-orang kuat dibelakangnya, harusnya mendapatkan hukuman seberat-beratnya.
Apalagi, akibat prilaku kedua tersangka tersebut telah mengakibatkan kerusakan permanen si korban, Novel Baswedan.
Lucunya, tuntutan hukuman yang sangat rendah alasannya adalah ada faktor ketidaksengajaan. Karena maksud si pelaku sebenarnya penyiraman dimaksud menyasar ke arah tubuh lainnya. Bukan bagian mata dan kepala.
Berangkat dari alasan inilah akhirnya muncul tagar tak sengaja di medsos. Tagar ini pastinya bukan hendak mengamini apa yang dikatakan pihak pengak hukum. Justeru sebaliknya, sebagai bentuk protes atas ketidak puasan warganet.
Hukum Sebagai Barang Mainan