PANDEMI global virus corona atau covid-19 terus memperlihatkan keganasannya di tanah air. Terbukti, masih terus bertambahnya jumlah kasus positif dan kematian. Meski di satu sisi ada hal yang cukup menggembirakan, tentang jumlah angka kesembuhan yang juga menunjukan grafik meningkat.
Segala upaya guna memutus rantai penyebaran virus corona telah dilakukan pemerintah, salah satunya yang sedang diterapkan saat ini yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Namun demikian, kebijakan ini tidak serta merta membuat masyarakat merasa aman dengan ancaman virus asal Wuhan dimaksud.
Bahkan, ada ancaman yang sebenarnya jauh lebih membahayakan dari pada penyebaran wabah virus itu sendiri, yakni ancaman lemahnya ekonomi.
Sebagaimana diketahui, dengan merebaknya virus corona dan diberlakukannya social dan physical distacing lalu dipertegas dengan PSBB telah memaksa banyak perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja (PHK) para karyawannya, dirumahkan tanpa di gaji. Disamping itu, untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal pun banyak yang kehilangan mata pencaharian.
Tentu saja masalah tersebut di atas bukan perkara sepele. Jika terus dibiarkan dan terjadi seperti ini bukan hal mustahil akan terjadi banyak masyarakat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga akhirnya kelaparan.
Contoh kecilnya, seperti diberitakan banyak media, terjadi di daerah Serang Banten, satu keluarga hanya bisa minum air galon selama dua hari untuk menahan rasa laparnya.
Sehingga akhirnya, salah seorang diantaranya, yakni seorang ibu meninggal dunia. Lalu, satu lagi terjadi di Medan. Seorang pria nekad mencuri beras karena kelaparan dan tidak mempunyai yang sedikitpun untuk membeli makanan.
Bukan mustahil, jika pemerintah tidak segera turun tangan, kasus-kasus tersebut di atas akan marak teradi di tanah air. Benar, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk memberikan jaminan hidup terhadap warganya.
Hanya saja, siapa yang berani menjamin bahwa bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak. Kemudian, mau sampai kapan bantuan ini bisa terlaksana dan secepat apa pendistribusiannya.
Pasalnya, jika terjadi salah pendataan, boleh jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan malah tidak diperhatikan. Dan ini akan sangat riskan terjadi krisis sosial.
Fenomena tersebut di atas rupanya cukup dipahami juga oleh politisi PDI Perjuangan, Adian Napitpulu.