SETELAH menunggu sebulan lebih, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) "insyaf". Dia meminta jajarannya untuk transfaran terkait semua hal tentang virus corona.
Maaf, jika penulis memakai kata "insyaf". Sebab seharusnya keterbukaan informasi ini sudah dilakukan sejak awal. Namun, pemerintah bergeming dengan berbagai alasan. Salah satunya, tidak ingin terjadi kepanikan di tengah-tengah warga masyarakat.
Boleh jadi, alasan ini bisa diterima. Pasalnya memang telah terbukti, saat dirinya mengumumkan kasus pertama virus corona para 2 Maret 2020. Masyarakat tanah air khususnya di daerah Jabodetabek terjadi kepanikan. Antara rasa tidak percaya karena selalu di "nina bobokan" oleh pernyataan-pernyataan Indonesia kebal virus corona dan kaget dan ketakutan.
Dampaknya, terjadi kepanikan warga dengan cara menyerbu pusat-pusat perbelanjaan, guna membeli segala kebutuhan (panic buying). Beruntung, dalam kepanikan tersebut tidak terjadi tindakan anarkis.
Mungkin atas dasar inilah, Presiden Jokowi "bungkam" terkait data dan fakta yang bersinggungan dengan COVID-19. Meski saat itu sejumlah pihak menginginkan adanya transfaransi, agar masyarakay bisa lebih waspada dan bisa mengantisifasi keadaan.
Tetap saja, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bergeming. Alih-alih membuka akses informasi, Jokowi lebih memilih operasi senyap dengan menggandeng Badan Intelejen Negara (BIN).
Karena alasan itu, sempat membuat tingkat kepercayaan publik terhadapnya menurun dan mulai membanding-bandingkannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mendapat apresiasi dan dianggap lebih tegas dalam penanganan virus corona.
Namun, kini Presiden tak lagi kekeuh dengan keputusannya. Melalui rapat terbatas bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19, presiden Jokowi meminta data informasi terkait virus Corona baru (COVID-19) terintegrasi dengan baik dan disampaikan ke publik secara transparan.
"Terbuka datanya sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," kata Jokowi dalam ratas, yang disiarkan langsung Sekretariat Presiden, Senin (13/4/2020). Dikutip dari CNNIndonesia.
Informasi yang perlu dibuka ke publik itu terkait dengan data orang dalam pemantauan (ODP) hingga pasien positif COVID-19. Dia meminta jumlah ODP hingga pasien positif COVID-19 terdata dengan baik.