RENCANANYA pada pekan ini seluruh anggota DPR RI beserta keluarganya akan mengikuti pemeriksaan virus corona (covid-19).
Pemeriksaan virus corona terhadap orang-orang terhormat yang berkantor di Gedung Senayan Jakarta beserta keluarganya ini sebagai salah satu rangkaian agenda rapid test atau tes massal, untuk mengetahui kondisi fisiknya. Apakah mereka ini terindikasi positif atau negatif virus covid-19, untuk selanjutnya diambil langkah-langkah lanjutan.
Rapid test sendiri telah mulai dilaksanakan oleh pemerintah sejak Jumat, (20/3/20). Sementara ini masih diprioritaskan di wilayah yang dianggap sumber sebaran virus corona.
Rapid test virus corona juga sebelumnya pernah dilaksanakan oleh Negara Korea Selatan, sebagai cara menghindari penerapan lockdown. Hasilnya, uji tes dianggap mampu menekan dan meminimalisir penyebaran wabah virus covid-19.
Sebab, pemerintah akhirnya mampu mengidentifikasi siapa-siapa saja warganya yang terkomfirmasi positif virus asal Wuhan, Provinsi Hubei, China ini. Untuk kemudian dikarantina dan dirawat, agar tidak menularkannya terhadap yang lain.
Kembali pada rencana seluruh anggota DPR RI beserta keluarganya melakukan pemeriksaan virus corona pekan ini memang tidak ada yang salah. Sebab itu bagian dari hak mereka yang terhormat untuk memastikan kondisi fisiknya.
Meski begitu, rencana tes itu dianggap pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini sebagai tontonan standar etika dan moral yang sangat rendah serta tidak pantas dalam situasi kepanikan dan kesusahan rakyat dalam menyikapi virus corona yang penyebarannya semakin masif.
"Pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas. Pimpinan, anggota DPR dan keluarganya mendapatkan keistimewaan tes corona. Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih," kata Didik, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (23/3).
Masih dilansir CNNIndonesia.com, Didik menyebut, sikap DPR yang menginformasikan rencana menjalani tes virus corona itu telah melanggar etika politik dan sangat tidak terhormat.