PENYEBARAN wabah virus corona (covid-19) makin hari kian merebak ke beberapa daerah di tanah air.
Namun, sayang pemerintah dianggap belum membuka big data tentang daerah-daerah mana yang berpotensi dan beresiko terhadap penyebaran wabah virus corona.
Bahkan mereka (pemerintah) meminta publik untuk untuk memaklumi dengan kebijakan pembatasan informasi tersebut.
"Mohon maaf nggak bisa kita buka lebar-lebar (data) karena responsnya macam-macam. Kita tahu pengalaman kemarin ditolak mentah-mentah, pada saat kita memutuskan Natuna sebagai tempat pemantauan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati," ujar juru bicara pemerintah untuk urusan virus Corona, Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa, (10/3). (Detikcom).
Masih dilansir detikcom, Pemerintah bahkan merahasiakan lokasi rumah sakit pasien positif virus Corona. Alasannya, karena ada kode etik yang ingin dijaga pemerintah.
"Soal rumah sakit, ini etika yang kita lakukan. Karena banyak sekali RS tidak didatangi orang, karena di situ merawat COVID-19, kalau Sulianti Saroso memang itu untuk rumah sakitnya COVID, Persahabatan ya memang rumah sakitnya paru. Masyarakat yang ke sana tahu," kata Yuri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).
Kendati demikian, kebijakan tersebut kurang direspon positif sejumlah pihak. Mereka meminta pemerintah untuk mengungkap data tentang daerah-daerah mana saja yang menjadi sumber penularan virus corona (covid-19).