Lihat ke Halaman Asli

Soal Ahok Dikaitkan IKN, PA 212 Boleh Menolak tapi Ada yang Diam-diam Bersorak?

Diperbarui: 8 Maret 2020   00:48

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

CNBC Indonesia

DALAM beberapa hari ini publik tanah air sedikit diramaikan dengan perbincangan tentang Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Seperti biasa, tiap kali yang ada hubungannya dengan Ahok tidak pernah sepi dari pro dan kontra. Dalam hal ini, media massa pun diuntungkan, karena berita tentang Ahok hampir selalu bisa menarik arah minat para pembaca. 

Itu karena pernak-pernik di luar Ahok pun selalu ikut membumbui dan cenderung memanaskan situasi.

Tengok saja, saat Ahok dalam beberapa waktu terakhir ini masuk dalam bursa bahkan kandidat kuat pemimpin Ibu Kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sejumlah pihak yang pro dan kontra saling beradu argumentasi.

Sejauh ini pihak yang terang-terangan menolak Ahok dijadikan pimpinan Ibu Kota Baru siapa lagi kalau bukan "musuh bebuyutannya" yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Ya, PA 212 bagi Ahok sudah seperti film kartun produksi luar negeri, Tom and Jerry yang tidak pernah akur.

Dalam hal ini, apapun yang dilakukan atau ada kaitannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta ini, persaudaraan yang diketuai oleh Slamet Maarif ini selalu berada paling depan untuk menentangnya.

Seperti dilansir detikfinance, Ketua Korlabi, Damai Hari Lubis yang mengatasnamakan Mujahid 212, mengatakan bahwa sosok Ahok tidak pantas jadi kepala badan otorita karena banyak tersangkut masalah hukum.

Disamping itu, menurut Damai, karakter dan kredibilitas Ahok juga dipersoalkan. Dia mengungkit karakter dan kepercayaan terhadap Ahok. 

Menurutnya, kepercayaan ini penting dalam pengelolaan ibu kota.

"Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan, karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan issue untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK bersumber dari bukti autentik, bukti yang dikeluarkan oleh lembaga negara (BPK)," kata Damai, Kamis (5/3/2020).

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline