UNTUK sementara, kisruh yang melanda wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau sudah mulai mereda, paska kapal-kapal penangkap ikan beserta coast guard milik China tidak lagi beroperasi di wilayah perairan yang masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia tersebut dan kembali ke negerinya.
Tapi, pembahasan dan diskusi tentang perairan Natuna rupanya masih terus berjalan dan menjadi topik menarik bagi pihak-pihak terkait.
Salah satu contohnya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sosial (DPP PKS), kemarin, Senin (201/2020) mengadakan diskusi tentang 'Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan', yang menghadirkan langsung mantan Menteri Kelautan dan Perikananan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid pertama, Susi Pudjiastuti sebagai narasumber.
Menurut wanita kelahiran Pangandaran, Jawa Barat ini, dalam rangka penyelesaian penangkapan ikal ilegal di wilayah Laut Natuna tidak dibutuhkan segala macam drama.
Diungkapkan Susi, penanganan kasus di wilayah perairan Natuna cukup diperlukan konsistensi dalam menjalankan amanat Undang-undang Perikanan.
Pernyataan pemilik maskapai penerbangan 'Susi Air' ini disampaikan sebagai bentuk respon tindakan pemerintah dalam hal menangani ketegangan antara Indonesia dengan negara yang dipimpin Xi Jinping di perairan Natuna.
"Yang diperlukan hanya berpatroli secara rutin dan kontinu dari semua instansi negara yang bertugas di situ untuk memastikan hak berdaulat atas sumber daya alam tetap terjaga. Ada yang melanggar, ya hukum, tidak perlu drama," Ujarnya.
Kendati demikian, Susi juga mengapresiasi pemerintah menerjunkan TNI Angkatan lengkap dengan kapal perang dan jet tempur. Tapi, dalam pandangan Susi, menjaga kedaulatan ZEE hanya cukup diperlukan konsistensi menjalankan Undang-undang.
Berkat konsistensi itulah, sekitar sepuluh ribu kapal asing berhasil diusir hanya dalam waktu tiga bulan. Hal tersebut bisa terjadi paska dilakukannya penenggelaman kapal-kapal ikan ilegal yang mencuri di wilayah perairan Indonesia. Klaim Susi, saat dirinya masih menjabat Menteri KKP
Pembahasan Natuna ini terjadi karena sebelumnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan China sempat memanas. Penyebabnya adalah masuknya kapl-kapal penangkap ikan beserta coast guard milik Negeri Tirai Bambu itu ke wilayah perairan Natuna yang merupakan ZEE Indonesia.