ROMANTISME Jokowi dengan PDI Perjuangan paska dilantik jadi Presiden pada tahun 2014, bisa disebut naik turun. Dengan kata lain, sebagai "petugas partai" seperti yang sering diungkapkan Ketua Umum Partai berlambang Banteng gemuk moncong putih, Megawati Soekarno Putri, tidak melulu tunduk pada perintah partai, dalam menata pemerintahannya.
Contoh kasus yang sempat menghebohkan jagat politik Nusantara adalah waktu tidak jadinya Jendral Polisi Budi Gunawan jadi Kapolri. Tapi, seiring perjalanan waktu hubungan keduanya kembali berjalan normal.
Bahkan, pada satu kesempatan, Jokowi begitu memuji sosok putri Bung Karno itu setinggi langit. Menurutnya, Megawati adalah salah satu sosok yang mampu mempertahankan ideologi Pancasila. Presiden Jokowi pun mengaku sangat terinspirasi oleh kiprah politik Megawati selama membentuk dan mendirikan PDI Perjuangan.
Namun, sepertinya romantisme ini bakal kembali diuji. Pertama tentu dalam rekruitmen calon menteri sebagai pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Seperti diketahui, Megawati dengan PDI Perjuangannya meminta jatah kursi terbanyak dibanding dengan partai-partai pendukung lainnya. Bahkan, dengan tegas, bakal menolak mentah-mentah jika hanya dikasih jatah empat kursi.
Jika, permintaan Megawati tersebut tidak dikabulkan, bukan tidak mungkin akan terjadi keretakan dalam hubungan keduanya dan tidak mustahil meruncing.
Soalnya, kepentingan PDI perjuangan terhadap Jokowi, sepertinya cukup sampai di sini. Karena, sesuai regulasi, Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan dirinya pada Pilpres mendatang.
Indikasi kurang harmonisnya romantisme Jokowi dengan PDI Perjuangan juga di uji dengan hebatnya tuntutan mahasiswa, elemen masyarakat serta penggiat anti korupsi terhadap Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK. Sedangkan di fihak lain, PDI Perjuangan sepertinya tidak menginginkan Perppu tersebut diterbitkan.
Diketahui bersama, setelah menerima para tokoh masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/09/2019), Presiden Jokowi melunak. Dari awalnya dengan tegas tidak akan mencabut UU KPK vesi revisi, akhirnya akan mempertimbangkan untuk diterbitkan Perppu.
Namun, rupanya PDI Perjuangan sebagai partai pengusung terbesar sepertinya keberatan dan ada agenda tersendiri dengan UU KPK yang baru disahkan tersebut.
Seperti dilansir Kompas.com, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, menyatakan, Presiden Jokowi dianggap tidak menghargai DPR jika menerbitkan Perppu.
"Kalau begitu bagaimana? Ya mohon maaf, Presiden enggak menghormati kami dong? Enggak menghormati kita bersama yang sudah membahas, Presiden dengan DPR," ujarnya.