Ir.H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin cukup 100 hari sejak di Lantik 20 Oktober 2019.
Apa yang diperbuat oleh kedua pemimpin pemerintah RI periode 2019-2024 ini, tentu sudah ada, tetapi belum banyak. Program Pak Jokowi tentu masih melanjutkan program saat periode pertamanya bersama Yusuf Kalla, misalnya bagi-bagi sertifikat tanah dll.
Mampukah Pak Ma'ruf mendampingi Pak Jokowi hingga tuntas periode kedua pak Jokowi, tentu belum bisa dipastikan nanti kita harus menunggu perjalanan selanjutnya.
Sebagai pucuk pimpinan jelas tugas-tugas keduanya telah diatur dalam undang-undang secara eksplisit, terbuka dan pertanggungjawabannya wajib akuntabel. Jokowi telah diakui oleh masyarakat Indonesia sebagai presiden terpilih yang sah. Jadi, apapu dilakukan itu adalah sudah berdasarkan amanah undang- undang RI yg berlaku.
Tujuan akhirnya adalah memakmurkan bangsa dan mensejahterakan masyarakat.Namun secuil pertanyaan terbersit dalam benak penulis bahwa betulkah pemerintahan pak Jokowi-Ma'ruf ini serius dan mampu mensejahterakan rakyatnya? Mengapa pertanyaan ini muncul, karena adanya honorer daerah (Honda) kini telah dirumahkan/ berhentikan oleh pemkab/Pemkot.
Seperti yang terjadi di Pemkab Takalar Sulsel ada sekitar 50 orang Honda di lingkup BPKAD telah dirumahkan secara sepihak oleh Bupati H. Syamsari Kitta dan akan menyusul honorer lainnya akan diberhentikan semua, menurut informasi yang patut dipercayai di lapangan.
UUD 1945 telah mengamanahkan kepada pemerintah bahwa orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, bagaimana dengan honorer yang diberhentikan begitu saja, tentu menambah tingkat pengangguran berarti menelantarkan masyarakat dan pasti jauh dari kesejahteraan. Kalau dibarengi lagi dengan lapangan kerja sulit maka kejahatan meningkat dan ketertiban serta keamanan masyarakat terancam.
Pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut karena daerah-daerah akan rawan konflik,kejahatan akan meningkat.
Kalau Informasi akan dihapus semua tenaga honorer daerah (Honda) di 100 hari pemerintahan pak Jokowi ini berarti ini kado hari pemerintahannya.