Kasus Sidang Kode Etik Setya Novanto yang dilakukan oleh MKD, menjadi heboh di negeri kita, bahkan "MKDBOBROK", menjadi trending topik dunia di twiter, berdasarkan info dari media televisi.
Sidang MKD yang sangat diharapkan oleh masyarakat dilakukan terbuka, ternyata menuai kekecewaan pada msyarakat luas karena sidangnya ternyata dilakukan tertutup, padahal awalanya terbuka, ada apa ya? Novanto ini memperlihatkan kehebatannya memang di depan publik bahkan bisa menunda sidang MKD, dan menurut info dari bebrapa media elektronik Novanto diputus tidak bersalah oleh MKD. Keputusan ini mencederai bahkan melukai hati rakyat. Kalau pernyataan Pak Ruhut Sitompul di acara Bincang Pagi Metro TV edisi Rabu,08/12/15, "Maju tak gentar, membela yang Bayar", jangan-jangan ini benar adanya? Apalagi sebelum sidang sudah ada desas-desus anggota MKD disiapkan uang suap 20 M/org, sungguh luar biasa ketua DPR kita ini, sangat berpengaruh, jangankan menguasai MKD, DPR pun dikuasai.
Mencermati keputusan MKD yang memutus tidak besalah atau tidak melanggar kode etik kepada Setya Novanto berarti memberi peluang kepada semua orang di republik ini untuk bebas menjcatut nama pejabat agar segala urusan cepat beres dan mulus jalannya. Pak Novanto ini mencatut nama Presiden dan Wapres untuk bagi-bagi saham freeport dianggap oleh MKD tidak terbukti padahal ada pernyataan dalam transkrip pembicaraan dalam rekaman yang diperdengarkan saat sidang pertama MKD. Apa dasar MKD sehingga memutuskan seperti itu, ini sebenarnya pembohongan publik, MKD semakin menimbulkan tanda tanya besar pada khalayak. Efeknya juga Presiden Jokowidodo murka dalam pidatonya katanya "kalau mencatut nama presiden dan pembagian saham sebelas persen, itu yang tidak bisa diterimanya", katanya di TV Metro.
MKD memanga banyak terjadi keanehan misalanya anggotanya banyak yang tiba-tiba diganti, ketua sidang juga diganti, mulanya direncanakan sidng terbuka akhirnya tertutup. Hal ini menjadi pembelajaran yang tidak baik bagi publik. Satu hal yang bisa digaris bawahi pernyataan Presiden adalah tidak boleh mempermainkan lembaga negara karena menyangkut wibawa negara.