Oleh: Eko Windarto
Penyakit korupsi dianggap sebagai masalah sosial yang amat serius di seluruh dunia. Korupsi merusak tata nilai moral dan integritas sosial, menciptakan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan aset publik, serta memperbesar kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Di tengah dunia yang menyaksikan aksi korupsi yang meluas, tak heran jika bukan hanya negara-negara barat yang memperhatikan masalah ini namun juga negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim yang semakin memandang aksi korupsi sebagai ancaman serius.
Pandangan Islam tentang korupsi sangatlah jelas dan tegas. Dalam pandangan Islam, korupsi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan kezaliman yang mencemarkan tindakan jonjot (modus vivendi), merusak stabilitas sosial dan menurunkan kepercayaan pada otoritas yang terlibat dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan korupsi yang memadai dianggap sebagai tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan para pemimpin.
Dalam ajaran agama Islam, hukum dan sanksi yang keras diberlakukan untuk menghilangkan praktek korupsi di berbagai tingkatan. Hukum Islam mengesanjungkan keadilan dan kembali pada prinsip kepatuhan pada Allah SWT., orang-orang yang melanggar hukum Islam dan melakukan kezaliman akan mengalami siksa yang berat. Dalam Al Quran, firman Allah SWT (QS5:8) menyatakan: "Janganlah kalian membantu satu sama lain dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Dan takutlah kalian pada Allah, sungguh Allah sangat keras siksa-Nya".
Dampak dari praktek korupsi tidak hanya menderita kerusakan ekonomi yang signifikan, melainkan juga menyebar pada aspek sosial dan budaya. Korupsi menyebabkan kerusakan moral sehingga individu yang terlibat dalam korupsi lupakan nilai-nilai moral. Mereka cenderung melakukan tindakan yang egoistis dan tidak memperhatikan kepentingan publik, hal ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap budaya masyarakat.
Integritas dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam mencegah korupsi dan menumbuhkan martabat sosial. Dalam ajaran Islam, integritas dapat diartikan sebagai integritas hubungan antara manusia dengan Allah atau bisa pula diartikan sebagai kesetiaan diri manusia pada nilai-nilai yang benar, termasuk ikut memerangi perilaku korupsi. Sedangkan akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pribadi atas tindakan dan keputusan mereka.
Dalam Islam, lembaga anti korupsi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pemerintahan. Lembaga tersebut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan publik dan tidak menggunakan kekuasaan mereka secara tidak etis untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Lembaga anti korupsi juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak rakyat yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah, terutama terkait pengelolaan keuangan publik.
Tadbir atau good governance adalah konsep Islam yang penting dalam upaya mencegah korupsi. Good governance didefinisikan sebagai praktik pemerintahan yang dapat memastikan kepentingan publik menjadi prioritas utama di seluruh langkah. Konsep ini mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam mengambil keputusan dan berkomitmen pada integritas diri dan kepentingan publik.
Konsep keadilan sosial dalam Islam dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengontrol korupsi. Dalam Islam, semua hak rakyat harus dilindungi oleh hukum. Hukum yang ditegakkan dengan baik di seluruh tingkatan mencegah terjadinya korupsi dan memberikan kepastian hukum pada rakyat.
Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam pandangannya terhadap korupsi jika dibandingkan dengan agama atau kepercayaan lainnya. Tidak seperti pandangan lain yang lebih fokus pada penghapusan kejahatan atau penanganan tindakan kriminal, penghapusan korupsi dalam pandangan Islam dihubungkan erat dengan perbaikan moral dan pengembalian kepercayaan pada otoritas.
Masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk budaya bebas korupsi. Adanya kesadaran masyarakat tentang risiko yang dihadapi oleh negara akibat praktek korupsi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik. Masyarakat juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan korupsi dengan melakukan pengawasan publik.