Pada 1 Maret 1945 Perdana Menteri Jepang kembali mengulangi janji kemerdekaan untuk Indonesia. Hal itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai atau dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 29 April 1945, Panglima Tentara Jepang, Kumakichi Harada mengumumkan terbentuknya BPUPKI serta pada anggotanya. Mereka terdiri dari 62 orang yang dipilih dari lembaga tingkat karesidenan serta beberapa Shucokan (suatu jabatan di tingkat provinsi). Karena jumlahnya yang 62, panitia ini juga disebut Panitia 62.
Dr. Rajiman Wediodiningrat didapuk sebagai ketua BPUPKI. Dalam rentang 29 Mei - 1 Juni 1945, BPUPKI melakukan pembahasan terkait dasar negara. Tanggal 7 Agutsus 1945, atas arahan Marsekal Terauchi, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Dokuritsu Zyunbi Inkai, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Moh. Hatta dan Dr. Rajiman Wediodiningrat dipanggil ke Saigon, Vietnam.
Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada 24 Agustus 1945, namun janji itu tidak pernah terbukti sebab pada 15 Agustus 1945 mereka menyerah kepada Sekutu setelah dua kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Kabar kekalahan Jepang ini menyebar dengan cepat. Peguasa militer Jepang Mayor Jenderal Mabuchi mengabarkan kepada para perwira Pembela Tanah Air (PETA) bahwa Jepang telah kalah dan senjata harus diserahkan kepada Sekutu.
Kasman Singodimejo, Komandan PETA Jakarta memiliki ide lain. Ia berpikir agar persenjataan tidak diserahkan tetapi digunakan untuk perjuangan kemerdekaan. Meski tidak semua sepakat, namun Kasman mendapat dukungan dari Sudirman dari Purwokerto. Kasman dan Sudirman merupakan rekan dalam gerakan Muhammadiyah. Di kemudian hari, Sudirman menjadi Panglima TNI.
Di Jakarta, Sukarni dan beberapa perwira PETA mendatangi KH. Abdul Mu'thi, Konsul Muhammadiyah Madiun sekaligus Wakil Ketua Harian Masyumi. Kedangan Sukarni dan kawan-kawan adalah untuk berkonsultasi mengenai kapan tanggal proklamasi sebaiknya dilakukan. KH. Abdul Mu'thi memberikan saran, proklamasi sebaiknya dilakukan pada 9 Ramadhan 1364 Hijriyah, bertepatan 17 Agustus 1945. Sukarni dan para pemuda kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok.
Soekarno, sebagaimana diceritakan Cindy Adams, setuju dengan pemilihan tanggal itu. Tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan hari Jumat, yang dipercayai sebagai hari suci. Angka 17 juga bermakna bagi umat muslim, karena sama dengan jumlah rakaat shalat dalam sehari semalam, serta pertama Al Quran diturunkan pada tanggal 17.
Demikianlah pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan itu dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan Tanggal 9 Ramadhan 1364 Hijriyah.
Referensi :
Muhammadiyah, Potret yang Berubah; MT. Arifin; Penerbit Suara Muhammadiyah; Mei 2016