[caption id="attachment_343900" align="alignnone" width="561" caption="Discrimination - Image by tahliaspeaks.com"][/caption]
Barangsiapa pingin punya negara Hindu, silahkan eksodus ke India sana. Barangsiapa pingin punya negara Budha, silahkan eksodus ke Thailand sana. Barangsiapa pingin punya negara Katolik, silahkan eksodus ke Vatikan sana. Dan barangsiapa pingin punya negara Islam, silahkan eksodus ke Arab Saudi sana malah bisa umroh 3 kali sehari. Tapi kalau mau tinggal di sini wajib saling rukun Bhineka Tunggal Ika. Pikirmu bumi nusantara ini hanya milik mbah moyangmu apa?
Seharusnya upaya lebih diarahkan pada mengubah mindset mereka yang meyakini bahwa perbedaan SARA itu masalah. Watak diskriminatif itulah yang harus diubah, bukan atribut SARAnya. Identitas agama bukan hanya ada di KTP, begitu juga identitas etnis atau ras. Tanpa adanya agama di KTP pun mereka bisa diskriminatif kalau intensi mereka memang menebar kebencian. Dengan kata lain, kalau tujuannya menghapus diskriminasi maka manfaat penghapusan agama di KTP tidak substansial, tidak menghilangkan akar masalahnya.
Satu-satunya cara adalah penegakan hukum anti diskriminasi dan meniadakan hukum yang beresensi diskriminatif, pedomannya Bhineka Tunggal Ika. Justru pihak yang menyatakan perang terhadap pluralisme itulah yang wajib diberangus habis tanpa sedikitpun sisa, jika tantangan itu bukan sekedar gertak sambal. Mosok negara kalah sama gerombolan. Dulu saya pernah menulis ketika Densus menguber Nurdin M Top dan Dr. Azhari, bahwa pada akhirnya kekerasan dan anarkisme mereka sendirilah, dengan mengatasnamakan agama, yang pada akhirnya bisa menjustifikasi tindakan represif Orde Soeharto terhadap mereka, gebug habis.
Menghilangkan keraguan aparat untuk bertindak tegas lebih bermanfaat ketimbang menghilangkan agama di KTP. Bagi saya, manfaat dari hilangnya agama di KTP cuma satu, yaitu tidak ada lagi istilah Islam KTP.
